APBD Perubahan Muaro Jambi Rp1,3 Triliun Dibahas, Fraksi PAN Soroti Potensi PAD
DPRD Muaro Jambi Bahas APBD Perubahan 2026, Fraksi PAN Desak Optimalisasi PAD
INDOSBERITA.ID.MUARO JAMBI – Pembahasan perubahan APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2026 mulai memasuki tahap penting. DPRD Muaro Jambi menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.
Rapat tersebut menjadi ruang bagi setiap fraksi untuk menyampaikan catatan dan masukan. Salah satu sorotan datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Kamis 4 September 2026
Ketua Fraksi PAN DPRD Muaro Jambi, Robinson Sirait, mendorong DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Robinson, Muaro Jambi masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD. Potensi tersebut perlu digali secara serius agar daerah tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
“Masih banyak potensi PAD yang belum tergali secara optimal,” tegas Robinson.
Ia mengajak seluruh fraksi dan organisasi perangkat daerah terkait untuk bekerja bersama. Menurutnya, Pansus PAD perlu memiliki target yang jelas dan terukur.
Robinson juga menyoroti sejumlah sumber pendapatan daerah. Ia mendorong pemerintah mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi.
Selain itu, pengelolaan dividen BUMD dan BUMN juga perlu mendapat perhatian. Robinson meminta proses tersebut berjalan secara transparan dan akuntabel.
Postur Perubahan APBD 2026
Ranperda Perubahan APBD 2026 merupakan tindak lanjut kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD. DPRD dan Pemkab Muaro Jambi sebelumnya telah menyepakati dokumen tersebut.
Tiga komponen utama tetap menjadi dasar perubahan anggaran. Komponen itu meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah dalam Ranperda Perubahan APBD 2026 mencapai Rp1,251 triliun. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp1,346 triliun.
Pemerintah mengarahkan belanja untuk berbagai kebutuhan daerah. Anggaran tersebut mencakup pelayanan publik dan program prioritas.
Belanja juga mencakup pemenuhan kewajiban pemerintah daerah. Karena itu, DPRD meminta penggunaan anggaran berjalan efektif.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan mencapai Rp94,643 miliar. Pemerintah menggunakan pembiayaan tersebut untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja.
Jangan Tunggu Akhir Tahun
Robinson turut mengingatkan seluruh OPD agar mempercepat pelaksanaan program. Waktu pelaksanaan anggaran 2026 kini semakin terbatas.
Ia meminta OPD menyusun langkah kerja yang terukur. Pelaksanaan kegiatan juga harus berjalan sesuai target.
Robinson mengingatkan risiko penumpukan pekerjaan pada akhir tahun. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas program dan pelayanan kepada masyarakat.
“Belanja sebesar Rp1,3 triliun ini harus benar-benar menyasar program pro-rakyat,” katanya.
Ia menyebut beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya perbaikan jalan poros desa dan kecamatan.
Fasilitas kesehatan juga menjadi salah satu perhatian Fraksi PAN. Begitu pula sektor pendidikan dan penguatan ekonomi masyarakat.(*)
