Rapat Paripurna Memanas, Legislator Gerindra Sebut Kerinci-Sungai Penuh Dianaktirikan Pemprov Jambi

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Edminuddin fraksi Pratai Gerindra terlihat berang karena Kerinci – Sungai Penuh dinilai dianaktirikan oleh pemerintah (Metrojambi.com/M Ichsan)

INDOSBERITA.ID.JAMBI – Rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi berlangsung panas, Jumat (11/9/2026).

Rapat tersebut membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Selain itu, pembahasan juga mencakup Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Suasana memanas setelah anggota Komisi IV DPRD Jambi, Edminuddin, menyampaikan kritik keras. Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menyoroti ketimpangan program pemerintah provinsi.

Edminuddin merupakan anggota DPRD dari daerah pemilihan Kerinci-Sungai Penuh. Ia menilai kedua wilayah tersebut belum mendapatkan perhatian yang adil.

Menurutnya, sejumlah program Pemprov Jambi belum menyentuh masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh.

Soroti Bantuan Hibah Pendidikan

Edminuddin menyoroti alokasi bantuan hibah untuk yayasan pendidikan. Ia menyebut tidak ada yayasan dari Kerinci dan Sungai Penuh yang menerima bantuan tersebut.

“Salah satu di Kesra itu hibah pendidikan, yayasan pendidikan. Satu pun tidak ada dapat Kerinci-Sungai Penuh,” ujarnya.

Ia meminta Pemprov Jambi mengevaluasi pembagian program pembangunan. Menurutnya, pemerataan harus menjadi perhatian pemerintah.

Pertanyakan Program Umrah Gratis

Selain hibah pendidikan, Edminuddin menyoroti program umrah gratis. Program tersebut disiapkan oleh Pemprov Jambi.

Ia menyebut sebanyak 36 orang mendapat fasilitas umrah gratis. Namun, tidak ada satu pun peserta dari Kerinci dan Sungai Penuh.

“Yang kedua, umrah gratis 36 orang dari Provinsi Jambi. Satupun tidak ada dari Kerinci dan Sungai Penuh. Apakah ini yang namanya adil?” tegasnya.

Edminuddin menilai persoalan tersebut baru terlihat pada satu organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menduga masih ada ketimpangan pada program instansi lainnya.

Minta Pemprov Berlaku Adil

Edminuddin menegaskan, kritiknya tidak hanya menyangkut satu atau dua program. Ia meminta Pemprov Jambi memperhatikan pemerataan pembangunan di seluruh daerah.

“Ini salah satu contoh, kami melihat dari semua dinas. Kalau memang dianaktirikan, kembalikan kami ke Sumatera Barat (Sumbar),” katanya.

Ia juga mengingatkan sejarah berdirinya Provinsi Jambi pada 1957. Menurutnya, sejarah tersebut harus menjadi pengingat pentingnya kebersamaan.

Edminuddin berharap Pemprov Jambi dapat memperbaiki kebijakan anggaran. Ia ingin Kerinci dan Sungai Penuh mendapat perhatian yang lebih proporsional.

Kritik tersebut menjadi salah satu sorotan dalam rapat pembahasan perubahan anggaran tahun 2026.