Hadapi Darurat Sampah, Tanjab Barat Perkuat Strategi Pengelolaan dari Rumah Tangga
KLH dan DPR RI Turun Tangan, Tanjab Barat Perkuat Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
INDOSBERITA.ID.KUALA TUNGKAL – Persoalan sampah yang terus meningkat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk memperkuat penanganannya, pemerintah daerah menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Komisi XII DPR RI. Kolaborasi itu diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Penanganan Sampah, Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta Pengelolaan Limbah B3.
Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Selasa (28/7/2026). Acara dibuka oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Dr. H. Syarif Fasha, S.E., M.E.
Turut hadir Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., jajaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, pengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), mahasiswa, pegiat lingkungan, dan Tim TPS3R.
Program ini merupakan bagian dari agenda nasional Kementerian Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut di laksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sampah. Program ini juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Pengurangan Sampah Di mulai dari Rumah Tangga
Dalam pemaparannya, Syarif Fasha menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Menurutnya, paradigma lama harus di ubah. Pengelolaan sampah harus di mulai dari sumbernya, terutama di tingkat rumah tangga.
Pemerintah menargetkan pengurangan sampah minimal 30 persen dari sumbernya. Target tersebut hanya dapat di capai apabila masyarakat mulai memilah dan mengolah sampah sebelum di buang. Langkah itu di nilai lebih efektif di banding hanya mengangkut sampah ke TPA.
Syarif Fasha juga mendorong lahirnya komunitas peduli lingkungan di setiap daerah. Menurutnya, komunitas tersebut dapat menjadi mitra pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang benar.
Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih berada dalam status pengawasan pengelolaan sampah. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan masyarakat harus terus di perkuat. Harapannya, status tersebut dapat meningkat menjadi daerah pembinaan pada tahun mendatang.
