Rapat Paripurna DPRD Tanjab Barat Bahas LKPJ Bupati 2025, Infrastruktur Jadi Sorotan
Tujuh Fraksi DPRD Tanjab Barat Sampaikan Evaluasi LKPJ 2025
INDOSBERITA.ID.KUALA TUNGKAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menggelar rapat paripurna lanjutan pada Senin, 6 April 2026. Agenda utama dalam sidang tersebut adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Rapat berlangsung di ruang utama DPRD dan dipimpin oleh Wakil Ketua I, H. Muh. Sjafril Simamora, S.H., didampingi Wakil Ketua II, Hasan Basyri Harahap, S.H. Turut hadir dalam kegiatan ini Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat bersama jajaran pejabat daerah.
Dalam sambutannya, pimpinan sidang menekankan pentingnya pandangan fraksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi tolok ukur efektivitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan program selama tahun 2025.
“Pandangan fraksi merupakan bentuk tanggung jawab DPRD untuk memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sjafril saat membuka rapat.
Tujuh fraksi secara bergantian menyampaikan sikap politik mereka. Secara umum, fraksi-fraksi memberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah, namun tetap menyoroti sejumlah hal yang perlu diperbaiki.
Isu pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur, menjadi perhatian utama. Beberapa fraksi menilai pembangunan masih belum merata di seluruh wilayah kecamatan, sehingga perlu perencanaan yang lebih adil dan berimbang ke depan.
Selain itu, optimalisasi pendapatan daerah juga menjadi sorotan agar mampu mendukung pembangunan yang lebih luas dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, sejumlah fraksi menyatakan dukungan terhadap kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025. Bahkan, terdapat fraksi yang secara tegas menyetujui LKPJ untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat panitia khusus (Pansus).
Rapat turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk perwakilan TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang menunjukkan pentingnya agenda evaluasi tahunan tersebut.
Sidang paripurna ditutup dengan penegasan bahwa seluruh pandangan fraksi akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan jawaban Bupati pada rapat berikutnya. Pimpinan DPRD berharap hasil pembahasan ini dapat menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.(*)
