Aksi Mahasiswa Terhenti di Thamrin, Pelibatan TNI Jadi Sorotan Koalisi Sipil
TNI Ikut Amankan Demo Mahasiswa di MH Thamrin, Koalisi Sipil: Ada Gejala Militerisme
INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil menyoroti keterlibatan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026). Mereka menilai kehadiran aparat militer dalam penanganan aksi sipil berpotensi menunjukkan menguatnya pendekatan militeristik di ruang publik.
Berdasarkan pantauan di lokasi, barisan TNI mulai terlihat ketika massa mahasiswa melakukan long march dari Semanggi menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI). Namun, perjalanan mereka terhenti setelah diadang oleh aparat gabungan kepolisian dan TNI di sekitar Jalan MH Thamrin, tepatnya di depan Gedung UOB. Akibatnya, massa tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju titik aksi yang telah direncanakan.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI), Anandaku Dimas Rumi, menilai keterlibatan TNI dalam pengamanan aksi mahasiswa mencerminkan kecenderungan yang problematik dalam penanganan ekspresi publik.
Menurutnya, tindakan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran pendekatan negara dalam merespons kritik. Ia menilai mahasiswa yang menyampaikan aspirasi justru diposisikan secara berhadapan dengan aparat militer yang semestinya memiliki tugas utama di bidang pertahanan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai merupakan hak konstitusional yang juga dijamin dalam instrumen hak asasi manusia internasional.
Ia menilai pengerahan aparat dalam jumlah besar, termasuk unsur militer, berpotensi menimbulkan efek intimidasi terhadap warga sipil yang sedang menyampaikan pendapat di ruang publik. Menurutnya, pelibatan TNI dalam pengendalian aksi protes juga menimbulkan persoalan karena fungsi utama militer bukan untuk menangani demonstrasi.
Usman menekankan bahwa aksi unjuk rasa bukanlah ancaman atau musuh negara, melainkan bagian dari ekspresi warga dalam menyampaikan aspirasi secara damai. Karena itu, ia menilai negara seharusnya mengedepankan pendekatan yang lebih dialogis serta membuka ruang aman bagi penyampaian pendapat publik.
Ia juga mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap tuntutan yang disuarakan para mahasiswa agar tidak terjadi eskalasi ketegangan dalam penyampaian aspirasi di ruang publik.
Sumber:Geloranews
