Wakil Bupati Solok, Candra, mengatakan langkah tersebut menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat sekaligus bukti bahwa program bantuan pemerintah mulai tepat sasaran.
Menurutnya, keputusan warga untuk keluar dari daftar penerima bansos tidak terlepas dari kebijakan transparansi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Solok melalui program labelisasi rumah penerima bantuan sosial.
“Pemerintah bersama Dinas Sosial turun langsung ke lapangan melakukan labelisasi rumah penerima bantuan. Tujuannya agar masyarakat mengetahui secara terbuka siapa saja yang menerima bantuan pemerintah,” ujarnya di Solok, Sabtu.Dikutip dari Antara
Program labelisasi itu dinilai efektif dalam mendorong keterbukaan data sekaligus meningkatkan kesadaran sosial masyarakat. Dari hasil pendataan dan evaluasi lapangan, ribuan keluarga akhirnya memilih mengundurkan diri karena merasa sudah tidak layak menerima bantuan.
Pemerintah Kabupaten Solok sendiri terus memperkuat upaya penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran melalui pemutakhiran data yang akurat dan berkelanjutan. Langkah tersebut dibahas dalam kegiatan verifikasi dan validasi data bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok yang digelar di rumah dinas Wakil Bupati Solok.
Wabup Candra menegaskan bahwa sinkronisasi data menjadi hal penting untuk memastikan seluruh program bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Ia menyebut pemerintah daerah terus berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Solok, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta petugas lapangan dalam melakukan pembaruan data penerima bantuan secara menyeluruh.
“Untuk wilayah Sumatera Barat, Kabupaten Solok termasuk daerah yang cukup baik dalam melakukan update dan pemutakhiran data. Ini berkat kolaborasi semua pihak,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok, Bambang Suryanggono, mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan BPS dalam memperbaiki kualitas data sosial masyarakat.
Ia berharap kerja sama tersebut terus diperkuat agar berbagai program pembangunan dan pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif berbasis data yang valid.
“Semoga kolaborasi ini semakin solid sehingga upaya memperbaiki indikator pembangunan daerah dapat terus berjalan,” ujarnya.
Langkah ribuan warga Kabupaten Solok yang rela melepas bantuan sosial dinilai menjadi contoh positif tentang tumbuhnya kemandirian masyarakat sekaligus keberhasilan pemerintah dalam membangun budaya transparansi dan kejujuran dalam penyaluran bantuan sosial.