Hal ini disampaikan Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Aula Lantai 2 Plaza Kuningan, Menara Selatan Kementerian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang menekankan pentingnya respons cepat pemerintah daerah dalam menghadapi potensi karhutla. Ia meminta agar status siaga darurat segera diberlakukan di daerah rawan, disertai penguatan personel, sarana prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai.
Selain itu, daerah juga diminta mengaktifkan kembali satuan tugas (satgas) terpadu hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi penanganan di lapangan.
Menteri Hanif menjelaskan bahwa potensi karhutla diperkirakan mulai meningkat di Riau pada Juni, kemudian menyebar ke Jambi dan Sumatera Selatan. Puncak risiko diprediksi terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada Juli hingga Agustus.
Ia juga menegaskan bahwa pelaku pembakaran hutan dan lahan akan ditindak tegas tanpa pengecualian. Masyarakat pun kembali diingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Fokus pencegahan karhutla tahun 2026 akan diarahkan pada enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Wilayah ini dinilai paling rentan karena memiliki luas kawasan gambut yang mudah terbakar saat musim kemarau.
Kebijakan tersebut merujuk pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung lebih panjang dari biasanya.
Selain itu, fenomena El Nino lemah hingga moderat dengan peluang kejadian 50–80 persen juga diprediksi terjadi pada paruh kedua 2026, yang dapat meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla di sejumlah daerah.(Di)