BPJS Kesehatan Defisit Rp2 Triliun per Bulan, Ancaman Gagal Bayar Mengintai 2027
BPJS Kesehatan
INDOSBERITA.ID.JAKARTA – BPJS Kesehatan menghadapi tekanan keuangan yang cukup besar dalam pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Lembaga penyelenggara jaminan kesehatan tersebut disebut mengalami defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan akibat ketimpangan antara iuran peserta dan klaim layanan kesehatan yang dibayarkan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa beban pembayaran klaim layanan kesehatan saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pemasukan dari iuran peserta.
Menurutnya, BPJS Kesehatan menangani sekitar 2 juta transaksi layanan kesehatan setiap hari. Dari aktivitas tersebut, pembayaran klaim mencapai sekitar Rp500 miliar per hari.
“Transaksi kesehatan itu sekitar 2 juta per hari, dengan pembayaran klaim kurang lebih Rp500 miliar sehari. Dalam sebulan totalnya mencapai sekitar Rp16 triliun hingga Rp16,5 triliun,” ujar Prihati.
Sementara itu, pemasukan dari iuran peserta JKN hanya berada di kisaran Rp14 triliun per bulan. Kondisi ini menyebabkan selisih defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan.
Meski demikian, Prihati memastikan bahwa BPJS Kesehatan masih memiliki cadangan dana yang cukup untuk membiayai klaim rumah sakit hingga awal tahun 2027. Namun, ia mengingatkan bahwa tanpa langkah penguatan sistem pembiayaan, potensi tekanan likuiditas bisa terjadi pada pertengahan 2027.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah disebut akan memberikan dukungan dana tambahan melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Suntikan dana sebesar Rp20 triliun direncanakan cair pada Juli 2026 untuk memperkuat arus kas BPJS Kesehatan.
Dukungan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan serta memastikan layanan JKN tetap berjalan bagi masyarakat.
Program JKN sendiri menjadi tulang punggung akses layanan kesehatan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Melalui skema ini, peserta dapat memperoleh layanan medis di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit dan klinik yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Namun, kondisi defisit yang terus berulang menimbulkan perhatian terhadap keberlanjutan pembiayaan program tersebut. Penguatan sistem iuran, efisiensi layanan, serta tata kelola dana kesehatan dinilai menjadi kunci agar sistem JKN tetap stabil di masa mendatang.
Dengan tekanan keuangan yang mencapai Rp2 triliun per bulan, keberlanjutan BPJS Kesehatan kini menjadi salah satu isu penting dalam pengelolaan sistem jaminan sosial nasional.
