Kasus Dugaan Korupsi Damkar Sungai Penuh Masuk Tahap Penuntutan
Dua Tersangka Kasus Dana Damkar Sungai Penuh Diserahkan ke JPU
INDOSBERITA.ID, SUNGAI PENUH – Penanganan perkara dugaan korupsi Dana Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh memasuki tahap penuntutan. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menerima penyerahan dua tersangka beserta barang bukti dari Jaksa Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus.
Jaksa Penyidik melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II pada Senin (9/11/2026), sekitar pukul 09.00 WIB, di Kantor Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.
Dua tersangka dalam perkara tersebut yakni LEDDI SEPDINAL, S.H. Bin AMIRUDIN SUKI alias LS dan YUSIKA Bin NADIMIN (Alm) alias Y. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan memproses perkara tersebut untuk tahap penuntutan.
Setelah menerima penyerahan, JPU langsung memeriksa administrasi, identitas kedua tersangka, serta kelengkapan dan kesesuaian barang bukti.
Dugaan Penyimpangan Dana Operasional 2022–2024
Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh selama Tahun Anggaran 2022 hingga 2024.
Penyidik menemukan dugaan penyimpangan pada sejumlah komponen belanja. Komponen tersebut meliputi makan dan minum, alat tulis kantor (ATK), pemeliharaan kendaraan, pakaian dinas, bahan bakar minyak (BBM), serta pembayaran insentif kegiatan kebakaran dan non-kebakaran.
Penyidik juga menemukan dugaan pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Selain itu, perkara ini melibatkan penggunaan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak mencerminkan kondisi riil.
Kerugian Negara Ditaksir Rp1,37 Miliar
Hasil penyidikan mengungkap dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp1.375.035.343 atau sekitar Rp1,37 miliar.
Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka menghadapi sangkaan dakwaan primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta ketentuan penyertaan.
Sementara itu, dakwaan subsidair mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ini, JPU melanjutkan penanganan perkara menuju proses penuntutan di pengadilan.
