Wabup Junaidi Tegaskan Komitmen Pemkab Muaro Jambi Kelola APBD Secara Transparan dan Akuntabel
Pemkab Muaro Jambi Komitmen Tingkatkan Transparansi, Wabup Sampaikan Jawaban Ranperda APBD 2025.
INDOSBERITA.ID.MUARO JAMBI – Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir menghadiri rapat kerja DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (14/7/2026). Agenda rapat membahas jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Muaro Jambi. Selain membahas pertanggungjawaban APBD, forum tersebut juga memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal tata kelola keuangan.
Respons Eksekutif atas Masukan DPRD
Dalam rapat itu, Junaidi menjawab berbagai pandangan, pertanyaan, kritik, dan saran dari seluruh fraksi DPRD.
Menurutnya, setiap masukan dari legislatif memiliki nilai penting. Masukan tersebut membantu pemerintah memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, Junaidi mengajak eksekutif dan legislatif terus menjaga kemitraan yang kuat. Ia menilai kerja sama yang baik akan melahirkan pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Pengelolaan Keuangan Terus Diperkuat
Junaidi mengatakan seluruh catatan DPRD menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Selanjutnya, pemerintah akan terus meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran daerah.
Dengan demikian, setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah juga ingin mempercepat pembangunan di berbagai sektor melalui pengelolaan keuangan yang tepat sasaran.
Bangun Kesepahaman Demi Kemajuan Daerah
Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi tahapan penting dalam mengevaluasi pelaksanaan anggaran.
Selain itu, pembahasan tersebut menjadi momentum menyusun kebijakan pembangunan yang lebih baik pada tahun berikutnya.
Oleh sebab itu, dialog antara eksekutif dan legislatif perlu terus diperkuat. Kesepahaman kedua pihak akan meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat pengawasan, dan mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif.
Rapat berlangsung tertib dan penuh semangat kebersamaan. Pada akhirnya, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan DPRD menegaskan komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Langkah itu di harapkan mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)
