Purbaya Yudhi Sadewa Klarifikasi Isu Ijon Pajak
Menteri Keuangan RI,Purbaya Yudhi Sadawe Photo CNBC
INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak melakukan praktik ijon pajak, meskipun realisasi penerimaan pajak sepanjang 2025 melambat. Bahkan, Purbaya mengaku asing dengan istilah yang tengah ramai diperbincangkan itu.
“Saya enggak pernah bilang ijon, orang saya bukan tukang ijon. Jadi saya enggak ngerti istilah itu,” ujarnya saat konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (18/12/2025).
Meski demikian, Purbaya mengakui pemerintah melakukan beberapa penyesuaian pajak untuk menjaga target penerimaan tetap optimal. Namun, ia belum merinci bentuk penyesuaian tersebut. “Mungkin ada adjustment di sana-sini untuk pajak, tetapi kita lihat lagi seperti apa ke depannya, tergantung kondisi di lapangan,” tambahnya.
Sebagai catatan, istilah ijon pajak sering dipahami sebagai penarikan setoran pajak lebih awal sebelum jatuh tempo resmi. Berdasarkan data Kemenkeu, hingga November 2025, penerimaan pajak tercatat Rp 1.634,43 triliun, setara 78,7% dari target, atau turun 3,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Purbaya menekankan bahwa shortfall ini dipengaruhi perlambatan ekonomi sebelum ia menjabat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, penyesuaian angsuran pajak bukanlah ijon pajak, melainkan bagian dari dinamisasi perpajakan. “Prinsipnya, angsuran bulanan PPh Pasal 25 dibayar wajib pajak berdasarkan kinerja tahun sebelumnya (Y-1),” kata Bimo.
Bimo menambahkan, penyesuaian ini sesuai undang-undang dan dirancang untuk mengakomodasi perbedaan pola penghasilan, penghasilan tidak rutin, perubahan kegiatan usaha, hingga peningkatan kinerja bisnis wajib pajak. Tujuannya adalah meminimalkan risiko kurang bayar saat pelaporan SPT tahunan.
“Dengan begitu, angsuran pajak dalam tahun berjalan sedekat mungkin dengan pajak yang seharusnya terutang di akhir tahun,” pungkas Bimo.
