DPRD Muaro Jambi Bahas Usulan Alih Fungsi Kawasan Perkebunan Jadi Permukiman

DPRD Muaro Jambi Kaji Usulan REI Jambi Terkait Kawasan Permukiman
INDOSBERITA.ID, MUARO JAMBI – DPRD Kabupaten Muaro Jambi mulai membahas usulan perubahan pemanfaatan ruang perkebunan menjadi kawasan permukiman. Pembahasan ini menyusul permohonan Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Jambi yang ingin memanfaatkan sejumlah kawasan perkebunan untuk pembangunan perumahan.
Untuk mengkaji usulan tersebut, DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi IV DPRD, Senin (2/11/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, memimpin langsung rapat tersebut. Sejumlah instansi terkait turut mengikuti pembahasan, di antaranya Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Muaro Jambi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Bagian Hukum Setda Kabupaten Muaro Jambi dan jajaran pengurus REI Jambi juga hadir untuk memberikan masukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Dalam rapat tersebut, peserta membahas aspek tata ruang dan status kawasan perkebunan yang REI Jambi usulkan sebagai lokasi permukiman. Pembahasan ini membutuhkan kajian lintas sektor agar rencana pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
RDP tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan sebagai langkah lanjutan. DPRD bersama instansi terkait akan membawa hasil pembahasan ke Rapat Dengar Pendapat Forum Penataan Ruang.
Selain itu, DPRD akan mengundang konsultan individu dan tim penyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muaro Jambi. DPRD juga akan melibatkan instansi terkait lainnya agar pembahasan mencakup berbagai aspek secara menyeluruh.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kabupaten Muaro Jambi menjadwalkan RDP lanjutan pada Senin, 9 November 2026.
Melalui rangkaian pembahasan tersebut, DPRD Kabupaten Muaro Jambi ingin memastikan setiap rencana pemanfaatan ruang berjalan transparan dan sesuai aturan. Langkah ini juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, kepentingan pembangunan permukiman, dan kepastian usaha bagi para pengembang.





