Bupati Monadi Beri Warning OPD Kerinci: Temuan BPK Jangan Terulang Lagi
Monadi ‘Sentil’ OPD Kerinci: Temuan Harus Tuntas, Kesalahan Jangan Terulang
INDOSBERITA.ID.KERINCI – Bupati Kerinci Monadi meminta seluruh kepala perangkat daerah tidak menganggap rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai sekadar kewajiban administratif. Ia ingin setiap temuan segera ditindaklanjuti dan menjadi bahan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Pesan tersebut disampaikan Monadi saat mengikuti Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi sampai Semester I 2026. Kegiatan itu juga membahas tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Lantai II Kantor Bupati Kerinci, Senin (5/10/2026).
Bupati Minta OPD Bertanggung Jawab
Monadi menegaskan tindak lanjut rekomendasi BPK dan hasil pengawasan APIP menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, setiap kepala perangkat daerah harus memastikan rekomendasi di lingkungan kerjanya berjalan hingga tuntas.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyelesaikan setiap persoalan secara terukur. Selain itu, perangkat daerah harus memperbaiki kelemahan sistem agar temuan serupa tidak kembali muncul.
“Temuan harus diselesaikan, rekomendasi harus ditindaklanjuti, kelemahan harus diperbaiki, dan kesalahan yang sama jangan sampai terulang kembali,” tegas Monadi.
Jadikan Temuan sebagai Bahan Evaluasi
Monadi juga meminta perangkat daerah menjadikan hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi. Dengan cara itu, setiap temuan dapat mendorong perbaikan sistem kerja, bukan sekadar penyelesaian administrasi.
Ia menilai tata kelola pemerintahan membutuhkan kedisiplinan sejak tahap perencanaan. Selanjutnya, perangkat daerah harus menjalankan program sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan hasilnya secara terbuka.
“Jangan melihat rekomendasi hanya sebagai kewajiban untuk diselesaikan. Jadikan setiap rekomendasi sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki cara kerja kita,” ujarnya.
Perkuat Pengawasan dan Akuntabilitas
Pemkab Kerinci juga berkomitmen memperkuat pengawasan internal. Langkah tersebut mencakup pengelolaan keuangan, aset daerah, pelaksanaan program, hingga pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Monadi, birokrasi yang tertib akan membantu pemerintah menjalankan pembangunan secara lebih efektif. Selain itu, pengelolaan anggaran yang akuntabel dapat memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita ingin membangun pemerintahan yang tertib, transparan, profesional, dan akuntabel. Karena itu, setiap proses harus kita kerjakan dengan benar sejak awal,” kata Monadi.
Ia berharap seluruh perangkat daerah bergerak dengan komitmen yang sama. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mampu menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan, tetapi juga mencegah persoalan serupa kembali terjadi.
Monadi menegaskan arah pembenahan tersebut harus bermuara pada peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik.
