Bupati Anwar Sadat Tegaskan Peran KKMD sebagai Garda Pelestarian Mangrove
Bupati Anwar Sadat Kukuhkan KKMD, Dorong Regulasi Pengelolaan Mangrove di Tanjab Barat–
INDOSBERITA.ID.KUALA TUNGKAL – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperkuat komitmen pelestarian lingkungan pesisir melalui pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), Rabu (1/4/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., dan dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta para pemangku kepentingan.
Acara yang berlangsung di Balai Pertemuan Kantor Bupati tersebut dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari perwakilan pemerintah provinsi, Balai Pengelolaan DAS Batanghari, akademisi, praktisi lingkungan, hingga pelaku usaha dan jajaran OPD setempat.
Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menegaskan pentingnya keberadaan KKMD sebagai wadah koordinasi dalam menjaga dan mengelola ekosistem mangrove secara terpadu. Ia menilai kawasan pesisir Tanjung Jabung Barat memiliki potensi besar yang harus dijaga demi keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, mangrove memiliki peran vital, tidak hanya sebagai pelindung alami dari abrasi dan intrusi air laut, tetapi juga sebagai penyerap karbon dan habitat bagi berbagai biota laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.
“Melalui KKMD, kita ingin memastikan upaya konservasi mangrove berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi, seperti alih fungsi lahan yang tidak terkendali, penebangan liar, serta pencemaran di wilayah pesisir. Ia berharap KKMD dapat menjadi garda terdepan dalam mengatasi persoalan tersebut.
Sementara itu, Ketua Panitia, Yulium Haris, SP, M.Si, menjelaskan bahwa FGD yang digelar menjadi langkah awal dalam penyusunan regulasi daerah terkait pengelolaan mangrove. Forum ini bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan nantinya bersifat komprehensif dan aplikatif.
“Melalui diskusi lintas sektor ini, kita ingin membangun kesamaan persepsi sekaligus memperkuat sinergi dalam pengelolaan mangrove,” jelasnya.
Selain memperkuat kelembagaan, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong kolaborasi multipihak serta memperkuat dasar hukum kebijakan daerah yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dengan dikukuhkannya KKMD, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat optimistis pengelolaan ekosistem mangrove ke depan akan semakin efektif, terintegrasi, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat pesisir.
