Anggaran Merangin Naik Rp220 Miliar, Bayang-Bayang Pemangkasan Dana Pusat Mengintai

RAPBD 2027 Merangin Naik, Namun Rp268 Miliar Dana Transfer Terancam Hilang.
INDOSBERITA.ID, MERANGIN – Pemerintah Kabupaten Merangin menyiapkan RAPBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,61 triliun. Anggaran ini akan mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun, pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal. Pasalnya, pemerintah pusat berencana memangkas dana transfer sebesar Rp268 miliar.
Di sisi lain, nilai RAPBD 2027 meningkat sekitar Rp220 miliar dibandingkan APBD 2026. Kondisi ini menjadi perhatian Bupati Merangin, M. Syukur. Ia menyampaikan nota keuangan dan RAPBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin, Sabtu (21/11/2026) malam.
Dalam rapat tersebut, M. Syukur menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran secara tepat. Menurutnya, anggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, anggaran juga harus meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang berdampak nyata.
“Rancangan APBD yang telah kami sampaikan bukan hanya sekadar data-data ataupun angka-angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi merupakan instrumen kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, menjaga keberlanjutan fiskal daerah, sekaligus mengarahkan sumber daya yang terbatas kepada program-program yang memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
RAPBD 2027 Capai Rp1,61 Triliun
RAPBD 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Merangin 2025–2029. Pemkab Merangin menyusun rancangan anggaran tersebut berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS pada 26 Agustus 2026.
Dalam rancangan itu, pemerintah memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1,61 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari PAD Rp156,4 miliar. Kemudian, pendapatan transfer mencapai Rp1,43 triliun. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp17,1 miliar.
Untuk belanja daerah, Pemkab Merangin mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,61 triliun. Anggaran tersebut mencakup belanja wajib dan berbagai program prioritas pembangunan.
Pada sektor pembiayaan, pemerintah memperkirakan penerimaan sebesar Rp10,8 miliar. Sumbernya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Setelah dikurangi penyertaan modal daerah sebesar Rp10 miliar, pembiayaan neto mencapai Rp800 juta. Jumlah tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran dengan nilai yang sama.
Dorong PAD, Kurangi Ketergantungan Dana Pusat
Pendapatan transfer sebesar Rp1,43 triliun menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan Merangin terhadap pemerintah pusat. Rencana pemangkasan dana transfer Rp268 miliar pun menjadi tantangan tersendiri bagi kemampuan fiskal daerah.
Menghadapi kondisi tersebut, M. Syukur mendorong jajarannya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini penting untuk memperkuat kemandirian keuangan Kabupaten Merangin.
Pemerintah daerah akan membenahi basis data perpajakan dan meningkatkan digitalisasi layanan. Selain itu, pemerintah juga mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
Meski demikian, M. Syukur mengingatkan agar upaya meningkatkan PAD tidak membebani masyarakat. Kebijakan tersebut juga harus tetap menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui RAPBD 2027, Pemkab Merangin berupaya menjaga keseimbangan keuangan daerah. Pemerintah juga menargetkan pembangunan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.





