Perintah Hapus Grup WhatsApp Bongkar Dugaan Penyadapan Ilegal yang Seret Listyo Sigit
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden).
INDOSBERITA.ID, JAKARTA – Perintah membubarkan grup WhatsApp dan menghapus data hasil penyadapan justru membuka dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Instruksi tersebut memicu kecurigaan personel bagian monitoring hingga mereka melaporkan dugaan pelanggaran itu ke Bareskrim Polri.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap kronologi perkara tersebut saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Suyudi menjelaskan, peristiwa itu bermula pada Oktober 2026. Saat itu, Ahrie Sonta yang menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Monitoring di duga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang menjadi sarana komunikasi instruksi penyadapan.
Ahrie juga di duga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem Lawful Interception Monitoring System (LIMS) dan PenLink’s X (PLX).
Perintah tersebut justru menimbulkan kecurigaan di kalangan personel monitoring. Mereka kemudian melaporkan dugaan penyadapan ilegal itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Laporan tersebut mendorong penyidik Bareskrim mengusut dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Dalam perkembangan penyidikan, Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka, termasuk Listyo Sigit Prabowo. Tiga nama lainnya yakni Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Penyidik juga menggeledah kediaman Listyo pada 5 November 2026. Dalam rangkaian penggeledahan dan penyidikan, polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen.
Barang bukti tersebut meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC atau laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Kasus ini kini menjadi perhatian Komisi III DPR RI. Melalui rapat kerja bersama Kapolri, DPR mendalami kronologi, dugaan peran para tersangka, serta pihak yang bertanggung jawab dalam praktik penyadapan tersebut.
