DPRD Muaro Jambi Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025
Bahas APBD 2025, DPRD Muaro Jambi Perkuat Pengawasan
INDOSBERITA.ID.MUARO JAMBI — Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus memperkuat komunikasi dengan DPRD. Hal itu dilakukan dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.
Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, menghadiri rapat kerja DPRD Muaro Jambi pada Selasa (14/7/2026).
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Dalam agenda itu, eksekutif menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Jawaban tersebut berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Eksekutif Tanggapi Pandangan Fraksi
Rapat kerja tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan Ranperda. Selain itu, forum ini membuka ruang bagi eksekutif dan legislatif untuk membahas pengelolaan anggaran secara terbuka.
Dalam rapat tersebut, Junaidi menyampaikan tanggapan terhadap berbagai masukan fraksi DPRD. Kemudian, ia memberikan penjelasan atas sejumlah pertanyaan dan kritik yang muncul dalam pembahasan sebelumnya.
Menurut Junaidi, setiap masukan DPRD menjadi bagian dari proses evaluasi. Dengan demikian, pemerintah dapat menggunakan masukan tersebut untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Selanjutnya, Junaidi menilai hubungan eksekutif dan legislatif perlu berjalan dalam semangat kemitraan. Karena itu, komunikasi antara kedua pihak menjadi bagian penting dalam pembahasan anggaran.
Ia juga menilai kritik dan saran DPRD dapat mendukung upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Selain itu, pemerintah ingin memastikan seluruh tahapan pembahasan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Untuk itu, komunikasi yang terbuka terus didorong selama proses pembahasan Ranperda.
Jadi Bahan Evaluasi Pembangunan
Sementara itu, pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 memiliki peran penting bagi pemerintah daerah. Hasil pembahasan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan berikutnya.
Dengan adanya pembahasan bersama, eksekutif dan legislatif dapat menyamakan pandangan. Selanjutnya, kesamaan tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berharap pembahasan Ranperda berjalan lancar. Pada akhirnya, proses tersebut diharapkan mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.(Di)
