Ribuan Kontainer Menumpuk,Menkeu Perintahkan Layanan 24 Jam
Kunjungan Menkeu Purbaya ke Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).(Dokumentasi Kementerian Keuangan )
INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat menangani kepadatan arus logistik di Pelabuhan Tanjung Priok setelah tercatat sekitar 3.000 kontainer mengalami antrean dalam proses pelayanan kepabeanan. Kondisi tersebut menyebabkan waktu tunggu barang (dwelling time) meningkat dan berpotensi mengganggu pasokan bahan baku bagi sektor industri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perlunya langkah percepatan untuk mengembalikan kelancaran aktivitas pelabuhan. Salah satu kebijakan yang diambil adalah meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperkuat layanan dengan menambah jumlah petugas serta menjalankan operasional selama 24 jam.
Arahan tersebut disampaikan saat Menkeu meninjau langsung Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Kunjungan dilakukan untuk memantau kondisi terkini sekaligus memastikan proses pelayanan logistik nasional tetap berjalan optimal di tengah meningkatnya volume impor.
Menurut Purbaya, laporan yang diterimanya beberapa hari sebelumnya menunjukkan adanya lonjakan dokumen dan kontainer yang belum terselesaikan. Situasi tersebut sempat memicu penumpukan hingga sekitar 3.000 kontainer di kawasan pelabuhan.
Meski demikian, berbagai upaya perbaikan yang dilakukan instansi terkait mulai menunjukkan hasil. Jumlah antrean tercatat berkurang menjadi sekitar 2.500 kontainer. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat ditekan lebih jauh hingga kembali ke kisaran normal, yakni sekitar 500 kontainer.
Untuk mencapai target tersebut, petugas pelayanan kepabeanan diminta bekerja dengan sistem shift secara penuh selama 24 jam. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian dokumen dan pemeriksaan barang sehingga arus keluar-masuk kontainer dapat kembali lancar.
Dalam peninjauan tersebut, Menkeu juga menemukan faktor lain yang turut memperparah kepadatan pelabuhan. Sejumlah kontainer yang telah menyelesaikan seluruh prosedur kepabeanan ternyata belum segera diambil oleh pemilik barang. Akibatnya, ruang penumpukan di pelabuhan tetap terisi dan mengurangi kapasitas yang tersedia untuk kontainer lainnya.
Pemerintah menilai praktik tersebut perlu mendapat perhatian karena berkontribusi terhadap tingginya tingkat kepadatan di Tanjung Priok. Beberapa importir diduga memilih menahan barang di area pelabuhan lebih lama karena biaya penyimpanan dinilai lebih ekonomis dibandingkan menggunakan gudang di luar kawasan pelabuhan.
Dengan berbagai langkah percepatan yang tengah dilakukan, pemerintah berharap aktivitas logistik di Pelabuhan Tanjung Priok dapat segera kembali normal sehingga tidak mengganggu rantai pasok industri dan kegiatan perdagangan nasional.
Sumber:Kompas.com
