Bupati Kerinci Perintahkan Pendataan Warga Miskin yang Belum Terdaftar BPJS Kesehatan

Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat penandatanganan komitmen bersama percepatan digitalisasi desa yang melibatkan berbagai pihak terkait. Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa langkah pendataan ini menjadi kunci untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan, memperoleh akses layanan kesehatan yang layak dan merata.

“Masih ada masyarakat kita yang tergolong kurang mampu namun belum masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk segera mendata dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan,” ujar Monadi.Kamis 30 April 2026.

Pendataan akan difokuskan pada validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melibatkan dinas terkait serta pemerintah desa. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat dan terkini, sehingga intervensi kebijakan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam pengusulan peserta baru ke dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), yakni program jaminan kesehatan yang iurannya ditanggung oleh pemerintah bagi masyarakat kurang mampu.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan agar seluruh OPD memastikan proses pendataan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya ketelitian agar tidak terjadi kesalahan sasaran yang dapat merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Kerinci berharap tidak ada lagi warga kurang mampu yang kesulitan mengakses layanan kesehatan hanya karena belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari percepatan terwujudnya jaminan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.