Heboh Rp4,19 Triliun untuk Piring, Badan Gizi Nasional Buka Suara
Kepala BGN Dadan Hindayana
INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Isu dugaan pemborosan anggaran kembali mengguncang ruang publik. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada Badan Gizi Nasional (BGN) yang dituding mengalokasikan dana fantastis hingga Rp4,19 triliun hanya untuk pengadaan piring dan sendok di sejumlah fasilitas layanan gizi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Angka tersebut dengan cepat memicu gelombang kecurigaan. Jika dibagi rata, tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut-sebut menghabiskan ratusan miliar rupiah hanya untuk alat makan—bahkan melampaui biaya pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di media sosial, reaksi publik pun meledak.
Komentar sinis hingga bernada satir membanjiri berbagai platform. “Terbuat dari apa piringnya, emas?” tulis seorang warganet. Yang lain menimpali, mempertanyakan urgensi pengadaan alat makan dalam jumlah besar. Gelombang kritik ini mencerminkan meningkatnya sensitivitas masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan banyak pihak.
Namun, tudingan tersebut segera dibantah oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana. Ia menegaskan bahwa angka triliunan rupiah yang beredar tidak benar dan jauh dari realitas.
“Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebesar yang disebutkan. Angka Rp4 triliun untuk alat makan itu sama sekali tidak benar,” tegasnya.
Menurut Dadan, pengadaan alat makan sebenarnya mencakup 315 SPPG yang didanai APBN, dengan total pagu anggaran sekitar Rp215 miliar. Dari jumlah tersebut, alokasi khusus untuk alat makan hanya Rp89,32 miliar, dengan realisasi sekitar Rp68,94 miliar jauh di bawah angka yang viral.
Tak hanya itu, BGN juga meluruskan isu lain yang ikut beredar. Pengadaan laptop, misalnya, disebut hanya sekitar 5.000 unit sepanjang 2025, bukan puluhan ribu seperti yang ramai diperbincangkan. Sementara isu pengadaan kaos kaki dipastikan bukan bagian dari anggaran BGN, melainkan terkait program lain yang dikelola institusi berbeda.
Meski klarifikasi telah disampaikan, polemik belum sepenuhnya mereda. Publik yang terlanjur curiga kini menuntut lebih dari sekadar pernyataan resmi mereka menginginkan transparansi data yang terbuka dan mudah diakses.
Di era digital, informasi dapat menyebar dalam hitungan detik dan memicu reaksi besar. Namun, kepercayaan publik hanya bisa dipulihkan melalui keterbukaan dan akuntabilitas yang nyata. Kini, perhatian tertuju pada langkah lanjutan BGN: apakah mereka mampu menjawab keraguan dengan bukti konkret dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program strategis pemerintah.
