BSKDN Dorong Kolaborasi Daerah Pencemaran Udara Jabodetabek
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo. ANTARA/HO-BSKDN
INDOSBERITA.ID JAKARTA – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menekankan pentingnya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan secara terukur dan berbasis data. Upaya tersebut juga perlu diperkuat melalui kolaborasi antar daerah, terutama di kawasan aglomerasi seperti Jabodetabek.
Hal itu disampaikan Yusharto saat membuka forum diskusi bertajuk “Rencana Strategis Kebijakan dan Koordinasi Antar-Daerah dalam Pengendalian Krisis Pencemaran Udara: Studi Kasus Krisis Pencemaran Udara Jabodetabek 2023” di Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.
Menurutnya, pengalaman krisis pencemaran udara pada 2023 harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat strategi pengendalian polusi. Saat itu, konsentrasi partikel halus atau PM2.5 meningkat tajam dan berdampak pada kesehatan masyarakat.
Yusharto menjelaskan, peningkatan polusi udara tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan publik dan perekonomian. Berbagai penelitian menunjukkan paparan polusi udara dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan kardiovaskular, bahkan berkontribusi terhadap ribuan kasus kematian dini setiap tahun.
Selain itu, sejumlah wilayah di sekitar Jakarta masih mencatat konsentrasi polutan seperti PM10 yang melampaui ambang batas kualitas udara. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban biaya kesehatan serta anggaran pemerintah dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.
Ia menilai tantangan utama pengendalian polusi udara adalah sifatnya yang lintas wilayah. Emisi dapat berasal dari berbagai sektor, mulai dari transportasi, pembangkit listrik, industri, hingga aktivitas domestik masyarakat. Faktor meteorologi juga memengaruhi penyebaran polutan ke wilayah lain.
Karena itu, Yusharto menegaskan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi antar daerah dalam mengendalikan pencemaran udara. Forum diskusi yang digelar diharapkan menjadi ruang dialog kebijakan berbasis data sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menilai penguatan transportasi publik merupakan salah satu langkah strategis untuk mengurangi polusi udara di kawasan Jabodetabek. Menurutnya, percepatan pengembangan sistem transportasi massal dapat menekan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Salah satu proyek yang dinilai penting untuk dioptimalkan adalah LRT Jabodebek. Dengan transportasi publik yang lebih terintegrasi, penggunaan kendaraan roda dua dan roda empat di kawasan perkotaan diharapkan dapat berkurang sehingga emisi pencemar udara bisa ditekan.(zr)
