Indonesia Bahas Reformasi Pertanian Jelang KTM WTO
Menteri Perdagangan Budi Santoso memimpin Pertemuan Menteri G-33 yang diselenggarakan secara daring di Jakarta, Senin (9/3/2026). (ANTARA/HO-Kemendag)
INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan Indonesia akan mendorong penguatan agenda reformasi sektor pertanian dalam World Trade Organization menjelang Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 yang dijadwalkan berlangsung pada 26–29 Maret 2026 di Kamerun.
Menurut Budi, pertemuan tingkat menteri tersebut harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali perundingan pertanian di WTO yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi. Indonesia menilai reformasi tersebut penting agar sistem perdagangan global tetap memberi ruang bagi kepentingan pembangunan negara berkembang.
Sebagai koordinator kelompok negara berkembang G-33, Indonesia mendorong agar reformasi pertanian WTO tetap menempatkan isu pembangunan sebagai prioritas utama. Beberapa hal yang disoroti antara lain ketahanan pangan, perlindungan petani kecil, serta dukungan terhadap agenda pembangunan nasional di negara-negara berkembang.
Dalam pertemuan para menteri G-33, para anggota juga membahas penyelarasan pernyataan bersama yang akan disampaikan pada KTM ke-14 WTO. Dokumen tersebut akan menegaskan komitmen negara anggota untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan, transparan, dan lebih inklusif.
Indonesia juga terus mendorong agar beberapa isu penting bagi negara berkembang tetap menjadi bagian dari agenda reformasi, seperti kebijakan Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) untuk menjaga cadangan pangan, Special Safeguard Mechanism (SSM) guna mengantisipasi lonjakan impor, serta Special and Differential Treatment (S&DT) yang memberi fleksibilitas bagi negara berkembang dalam perdagangan global.
Budi menegaskan Indonesia bersama negara anggota G-33 akan memperkuat koordinasi menjelang KTM ke-14 agar kepentingan negara berkembang tetap mendapat perhatian dalam pembahasan reformasi pertanian di WTO. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk mendorong sistem perdagangan internasional yang lebih adil serta mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani kecil.
