Tragedi Bantargebang Jadi Alarm Pengelolaan Sampah Jakarta
Tim SAR melakukan evakuasi korban tertimbun sampah di TPST Bantargebang yang longsor. (Metrotvnews.com/Antonio)
INDOSBERITA.ID JAKARTA – Tragedi longsor sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang menelan korban jiwa kembali membuka persoalan lama pengelolaan sampah di Ibu Kota. Peristiwa ini dinilai menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera membenahi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, menilai pengelolaan sampah Jakarta selama ini masih terlalu bergantung pada penanganan di hilir, yakni di TPST Bantargebang. Menurutnya, tanpa perubahan sistem dari hulu, persoalan sampah akan terus berulang dan menimbulkan risiko baru.
“Tragedi ini harus menjadi pelajaran serius. Persoalan sampah tidak bisa terus diselesaikan di ujungnya saja. Pengelolaan harus dimulai sejak dari rumah tangga melalui pemilahan dari sumbernya,” ujar Nabilah dalam keterangannya, Senin, 9 Maret 2026.
Ia menekankan pentingnya memperkuat program pemilahan sampah dari rumah tangga serta mengoptimalkan peran bank sampah di tingkat lingkungan. Menurutnya, bank sampah tidak boleh hanya menjadi program formalitas, tetapi harus menjadi bagian dari sistem ekonomi sirkular yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Bank sampah harus diberdayakan secara maksimal. Jika dikelola serius, volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir bisa berkurang secara signifikan,” katanya.
Selain itu, Nabilah juga mendorong Pemprov DKI mulai mengembangkan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan di tingkat wilayah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan Jakarta pada satu lokasi pembuangan sampah.
“Jakarta tidak bisa terus bergantung pada satu lokasi seperti Bantargebang. Harus ada solusi pengolahan di berbagai wilayah agar beban tidak menumpuk di satu tempat,” jelasnya.
Ia juga menilai pengelolaan sampah berbasis wilayah perlu diperjelas agar tanggung jawab penanganan tidak hanya terpusat di satu titik. Tanpa pembenahan sistem yang menyeluruh, upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global dikhawatirkan akan terhambat oleh persoalan lingkungan yang tak kunjung selesai.
“Kalau kita ingin menuju Jakarta sebagai kota global, maka tata kelola sampah harus modern, terintegrasi, dan dimulai dari hulu. Ini pekerjaan besar yang tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Nabilah berharap Pemprov DKI Jakarta segera memperkuat strategi pengurangan sampah dari sumbernya sekaligus mempercepat pengembangan teknologi pengolahan yang lebih ramah lingkungan, agar sistem pengelolaan sampah di Jakarta menjadi lebih berkelanjutan.(Zr)
