Pemkot Banjarmasin Uji Coba Vaksin DBD di Tiga SD
Ketua PKK Kota Banjarmasin Hj Neli Listriani dan jajaran Dinkes Banjarmasin saat gelar kegiatan kesehatan bagi siswa sekolah dasar. ANTARA/HO-Dinkes Banjarmasin.
INDOSBERITA.ID.BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mulai melaksanakan uji coba program vaksin Demam Berdarah Dengue (DBD) bagi pelajar sekolah dasar sebagai langkah pencegahan dini terhadap penyakit yang masih tinggi kasusnya di daerah tersebut.
Program ini menyasar siswa kelas 3 hingga 5 di tiga sekolah, yakni SDN Kuripan 1, SDN Kebun Bunga 1, dan SDN Kebun Bunga 4. Pelaksanaan vaksinasi ditangani oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Cempaka Putih.
Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Bandiyah Ma’rifah, mengatakan pelaksanaan uji coba berlangsung tertib dan sesuai prosedur. Pemerintah pusat menyalurkan sebanyak 7.500 dosis vaksin DBD untuk Kota Banjarmasin dalam tahap awal ini.
Menurutnya, setiap siswa yang akan menerima vaksin wajib melalui tahapan skrining kesehatan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi anak dalam keadaan sehat dan memenuhi syarat medis.
“Jika dari hasil pemeriksaan ada indikasi yang tidak memungkinkan untuk divaksin, maka tidak akan diberikan. Proses ini penting untuk keamanan anak,” ujarnya.
Vaksin DBD diberikan sebanyak dua dosis dengan interval minimal tiga bulan. Selain itu, pihak Dinkes akan melakukan pemantauan kondisi kesehatan siswa selama tiga tahun guna melihat efektivitas serta dampak jangka panjang vaksinasi.
Banjarmasin menjadi satu dari tiga kota di Indonesia yang dipilih dalam program percontohan ini, bersama Jakarta dan Palembang. Penunjukan tersebut didasarkan pada tingginya angka kejadian DBD di wilayah tersebut.
Bandiyah berharap program ini mampu meningkatkan kekebalan tubuh anak terhadap virus dengue serta menekan risiko munculnya gejala berat, termasuk komplikasi serius yang dapat berujung pada perawatan intensif.
Ke depan, Pemerintah Kota Banjarmasin berencana melanjutkan program vaksinasi DBD secara mandiri melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setelah tahap bantuan dari pemerintah pusat berakhir.
