Sejumlah bangunan rusak pascabanjir bandang di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (4/12/2025) (sumber : ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)
INDOSBERITA.ID.ACEH – Pemerintah mengungkap dampak serius bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November 2025. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, sebanyak 25 desa dinyatakan hilang akibat bencana tersebut, dengan wilayah terdampak terparah berada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Ia menjelaskan bahwa jumlah desa yang hilang mengalami peningkatan dibandingkan laporan sebelumnya yang mencatat 22 desa.
“Berdasarkan data terbaru, total desa yang hilang mencapai 25,” kata Tito.
Rinciannya, sebanyak 17 gampong berada di Aceh, meningkat dari data awal yang mencatat 13 desa. Sementara itu, delapan desa lainnya berada di wilayah Sumatera Utara. Pembaruan data ini diperoleh setelah pemerintah pusat melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, termasuk Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Barat.
Meski dampak bencana cukup besar, Tito menyampaikan kabar positif. Dari 18 kabupaten/kota yang terdampak di Aceh, sebanyak 11 daerah telah dinyatakan kembali ke kondisi normal. Pemerintah pun kini memfokuskan perhatian pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak parah.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito menegaskan bahwa desa-desa yang hilang tidak akan dibangun kembali di lokasi lama apabila secara geologis dinilai berisiko tinggi.
“Keselamatan warga menjadi prioritas. Jika wilayah tersebut rawan, maka tidak disarankan untuk kembali dibangun,” tegasnya.
Untuk warga terdampak, pemerintah menyiapkan skema relokasi dengan dua pilihan. Pertama, relokasi ke kawasan baru yang telah disediakan pemerintah. Kedua, relokasi mandiri dengan dukungan bantuan dana sebesar Rp60 juta per keluarga. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan perabotan rumah tangga senilai Rp3 juta, bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta, serta akses Program Keluarga Harapan (PKH) selama enam bulan.
