114 Juta Warga Ikuti Cek Kesehatan Gratis, Pemerintah Perkuat Pencegahan Penyakit
Pelayanan cek kesehatan gratis di Puskesmas Jatinegara, Jakarta Timur. ANTARA/Siti Nurhaliza.
INDOSBERITA.ID, BOGOR – Pemerintah terus mempercepat transformasi sistem kesehatan nasional. Berbagai langkah strategis mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan Puskesmas, peningkatan kualitas rumah sakit hingga pemerataan dokter spesialis menjadi fokus untuk memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Apel Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tingkat Kota Bogor Tahun 2026 di Plaza Balai Kota Bogor, Kamis (12/11/2026). Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, memimpin apel tersebut.
Dalam kesempatan itu, Denny membacakan sambutan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Karena itu, pemerintah harus menjamin seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, termasuk warga di wilayah terpencil.
Pemerintah menetapkan tiga prioritas utama transformasi kesehatan nasional, yakni mencegah penyakit, mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk.
114 Juta Warga Ikuti Cek Kesehatan Gratis
Salah satu program unggulan pemerintah adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini mengajak masyarakat mengenali risiko penyakit sejak dini agar mereka tidak hanya mengandalkan pengobatan ketika kondisi kesehatan memburuk.
Hingga 1 November 2026, lebih dari 114 juta penduduk Indonesia telah mengikuti pemeriksaan melalui program CKG. Hasil pemeriksaan menemukan lebih dari 8 juta warga mengalami hipertensi atau diabetes tanpa menyadari gejalanya.
Namun, baru sekitar 900 ribu orang yang aktif menjalani pengobatan. Kondisi ini menjadi perhatian karena hipertensi dan diabetes dapat memicu stroke, serangan jantung hingga gagal ginjal jika masyarakat tidak segera menanganinya.
Selain penyakit tidak menular, pemerintah juga menggencarkan deteksi dini tuberkulosis (TB). Sepanjang 2026, upaya penemuan kasus secara aktif berhasil menemukan lebih dari 700 ribu kasus TB. Sebanyak 90 persen pasien sudah memulai pengobatan.
Pemerintah terus meningkatkan upaya tersebut untuk mendukung target Indonesia Bebas TB pada 2030.
Pencegahan penyakit juga menyasar kebiasaan konsumsi masyarakat, terutama penggunaan gula berlebihan. Untuk itu, pemerintah mendorong inovasi Nutri-Level agar masyarakat lebih mudah mengenali kandungan gizi dalam minuman.
Hingga awal November 2026, delapan merek minuman siap saji telah mencantumkan label Nutri-Level pada kemasan maupun platform pemesanan daring. Pemerintah juga menyediakan kalkulator Nutri-Level secara gratis bagi pelaku UMKM.
Pemerintah Rencanakan Pembangunan 2.000 Puskesmas
Selain pencegahan penyakit, pemerintah memperkuat infrastruktur kesehatan. Pemerintah merencanakan pembangunan hampir 2.000 Puskesmas baru dan renovasi lebih dari 8.000 Puskesmas yang sudah beroperasi.
Pemerintah juga menyiapkan peralatan kesehatan dan laboratorium berstandar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar.
Di sektor rumah sakit, pemerintah menargetkan peningkatan kelas 66 RSUD dari Kelas D menjadi Kelas C. Langkah ini menyasar daerah yang masih mengalami keterbatasan akses pelayanan kesehatan.
Dari target tersebut, sebanyak 21 RSUD telah menyelesaikan pembangunan dan mulai melayani masyarakat.
Kekurangan Dokter Spesialis Jadi Perhatian
Pemerintah juga berupaya mengatasi kekurangan dokter spesialis di berbagai daerah. Sebab, pembangunan fasilitas kesehatan harus berjalan seiring dengan ketersediaan tenaga medis yang memadai.
Salah satu langkahnya melalui Program Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU). Program ini membuka jalur pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit.
Pada 2026, pemerintah menargetkan pembukaan 61 program studi dokter spesialis dengan 17 jenis spesialisasi di 55 rumah sakit penyelenggara.
Hingga kini, 31 program studi telah memperoleh izin operasional dan 221 dokter mulai mengikuti pendidikan spesialis.
Program tersebut juga memprioritaskan putra-putri daerah agar mereka dapat kembali mengabdi di wilayah asal, terutama daerah yang masih kekurangan dokter spesialis.
Selain itu, pemerintah menugaskan lebih dari 3.600 tenaga medis dan tenaga kesehatan ke Puskesmas di wilayah terpencil. Pemerintah juga telah memberikan lebih dari 4.500 beasiswa sejak 2024.
JKN Jangkau 284 Juta Penduduk
Dari sisi pembiayaan, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini menjangkau 284 juta jiwa atau sekitar 98 persen penduduk Indonesia.
Capaian ini memperluas perlindungan masyarakat sekaligus membantu penduduk mengakses pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya pengobatan.
Melalui peringatan HKN ke-62, pemerintah mengajak seluruh pihak mengukur keberhasilan transformasi kesehatan dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar pembangunan fasilitas dan penambahan tenaga medis.
Pemerintah ingin semakin banyak masyarakat hidup sehat dan produktif. Upaya tersebut sekaligus memastikan setiap warga, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
