WFH Setiap Jumat, Strategi Baru Pemprov Jambi Hemat Anggaran dan Tingkatkan Kinerja ASN
Gubernur Jambi, Al Haris Saat Tetapkan UMP Jambi 2025,Photo Jernih.id
INDOSBERITA.ID.JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi tengah menyiapkan terobosan baru dalam sistem kerja aparatur sipil negara (ASN). Mulai tahun ini, kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat akan diterapkan sebagai langkah efisiensi sekaligus peningkatan kualitas kerja.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, usai memimpin Apel Disiplin ASN dan halal bihalal di lingkungan Pemprov Jambi, Senin (30/3/2026).Dikutip dari Tribunjambi
Menurut Al Haris, penerapan WFH sebenarnya telah mulai diuji coba secara bertahap di kalangan pimpinan daerah. Aktivitas perkantoran pada hari Jumat kini mulai dikurangi dan dialihkan ke kegiatan yang lebih fleksibel dan bermanfaat.
“Jumat kami usahakan tidak ada yang ngantor. Kita isi dengan senam bersama, kegiatan keagamaan, dan aktivitas positif lainnya,” ujarnya.
Tak hanya soal fleksibilitas kerja, kebijakan ini juga diyakini mampu menekan beban operasional pemerintah. Dengan berkurangnya aktivitas kantor, penggunaan listrik, air, hingga bahan bakar minyak (BBM) ikut menurun secara signifikan.
“Ini bagian dari efisiensi. Listrik, air, dan BBM bisa kita hemat kalau aktivitas kantor berkurang,” jelasnya.
Lebih jauh, Al Haris berharap pola kerja ini tidak menurunkan produktivitas, justru sebaliknya. Kegiatan olahraga dan pembinaan rohani dinilai dapat meningkatkan kesehatan fisik dan keseimbangan mental ASN, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja.
Penyesuaian Anggaran Bertahap
Di sisi lain, Pemprov Jambi juga mulai bersiap melakukan penyesuaian struktur anggaran. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD pada 2027.
Saat ini, porsi belanja pegawai di Jambi masih berada di kisaran 34 persen. Meski demikian, Al Haris menegaskan penyesuaian tidak bisa dilakukan secara instan mengingat jumlah ASN yang cukup besar.
“Tidak mungkin langsung diterapkan. Kita harus menyesuaikan secara bertahap,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Kementerian Keuangan, guna mencari skema terbaik dalam menekan belanja pegawai tanpa mengganggu pelayanan publik.
Menariknya, menurut Al Haris, kondisi ini tidak hanya dialami Jambi. Banyak daerah lain bahkan memiliki persentase belanja pegawai yang lebih tinggi.
Sementara itu, terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ia memastikan jumlahnya masih dalam batas aman dan belum memberikan tekanan signifikan terhadap anggaran daerah.
Dengan kombinasi kebijakan WFH dan penyesuaian anggaran, Pemprov Jambi optimistis dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, sehat, dan produktif di masa depan.
