Video Viral Ungkap Kontras Jalan Bogor–Lebak
Kondisi jalan yang kontras antarwilayah di Jabar (aspal) dan Lebak, Banten (tanah merah) viral di media sosial. (Beritasatu.com/Budiman)
INDOSBERITA.ID.LEBAK – Sebuah unggahan video di platform TikTok menjadi sorotan publik setelah menampilkan perbedaan mencolok kondisi infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Kabupaten Lebak, Banten. Video tersebut memperlihatkan bagaimana batas administrasi seolah menjadi garis pemisah kualitas pembangunan.
Dalam rekaman yang viral dan beredar luas di media sosial pada Minggu (11/1/2026), terlihat jalan di sisi Kabupaten Bogor sudah beraspal mulus, tertata rapi, serta dilengkapi marka. Sementara itu, tepat di seberangnya, wilayah Kabupaten Lebak masih memiliki jalan tanah berwarna merah yang rawan becek dan licin, terutama saat hujan turun.
Lokasi yang terekam berada di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak. Kontras visual dalam jarak yang sangat dekat tersebut memicu respons keras dari warganet, yang menilai kondisi itu sebagai cerminan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Ironisnya, kawasan tersebut juga merupakan lokasi hunian sementara bagi warga terdampak banjir bandang Lebak Gedong pada awal 2022. Hingga kini, puluhan keluarga masih bertahan di huntara dengan fasilitas terbatas dan kondisi bangunan yang semakin menurun.
Sebagian huntara bahkan tercatat masuk wilayah administratif Kabupaten Bogor. Hal ini membuat perbedaan pembangunan tampak semakin nyata, karena infrastruktur di sekitar permukiman tersebut jauh lebih baik dibandingkan wilayah Kabupaten Lebak yang hanya dipisahkan beberapa meter.
Salah seorang warga huntara, Erum (45), mengungkapkan rasa kecewanya atas kondisi tersebut. Ia menilai ketimpangan pembangunan tidak seharusnya terjadi di antara masyarakat yang berada dalam satu negara.
“Kami sama-sama orang Indonesia, presidennya sama, tapi perlakuannya berbeda,” ujarnya, Sabtu (10/1/2026).
Selain persoalan jalan, warga juga menyampaikan kekecewaan atas belum terealisasinya pembangunan hunian tetap bagi korban banjir. Janji relokasi yang telah lama disampaikan pemerintah dinilai belum menunjukkan kejelasan.
“Sudah terlalu lama di hunian sementara. Tenda sering rusak, tapi belum ada kepastian,” kata Erum.
Berdasarkan data terakhir, sekitar 104 kepala keluarga masih tinggal di huntara di kawasan tersebut. Sementara sejumlah warga lainnya memilih pindah secara mandiri karena tidak sanggup bertahan dengan kondisi yang ada.
Warga berharap viralnya video tersebut dapat mendorong perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mereka meminta agar pembangunan infrastruktur dan pemenuhan hak dasar korban bencana dilakukan secara adil, tanpa terhambat sekat administratif wilayah.
