Tuntutan Rakyat 17+8 Guncang DPR dan Pemerintah

Photo ilustrasi Tuntutan Rakyat

INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Masyarakat sangat menanti angin perubahan dari arah gedung parlemen.apalagi saat ini munculnya Tuntutan Rakyat 17+8 yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR RI.

Bahkan tuntutan rakyat ini,menjadi obrolan panas di tengah masyarakat dan menyeruak di meja media sosial.

Gerakan ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ia lahir dari serangkaian demonstrasi besar-besaran yang berlangsung pada akhir Agustus 2025, dengan titik panas berada di kompleks DPR RI, Jakarta. Rentetan aksi itu menyisakan luka, harapan, dan yang paling penting tuntutan konkret.

Yang membuatnya unik dan menggugah adalah keterlibatan sejumlah figur publik dalam penyusunan tuntutan ini. Nama-nama seperti Salsa Erwina Hutagalung, Fathia Izzati, Abigail Limuria, Andovi Dalopez, Andhtya F. Utami, dan Jerome Polin menyulut perhatian—bukan hanya karena pengaruh mereka di ruang digital, tetapi karena keberanian mereka menyeberang ke arena politik praktis demi menyuarakan keresahan rakyat.

Apa Itu Tuntutan Rakyat 17+8?

Secara garis besar, gerakan ini memuat 25 poin tuntutan:

• 17 tuntutan ditargetkan untuk diselesaikan dalam waktu satu minggu, yakni paling lambat 5 September 2025 (sebagian besar sudah melewati deadline ini, menambah tensi politik).
• 8 tuntutan lainnya diberikan tenggat waktu satu tahun.

Dari seluruh daftar tersebut, 5 poin utama langsung ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, menandakan ekspektasi besar publik terhadap pemimpin tertinggi negeri.

5 Tuntutan Utama kepada Presiden Prabowo Subianto

1. Penarikan TNI dari ranah pengamanan sipil, serta jaminan tidak adanya kriminalisasi terhadap demonstran. Isu ini muncul pascainsiden kekerasan terhadap massa aksi akhir Agustus.
2. Pembentukan Tim Investigasi Independen atas tewasnya Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban lainnya selama aksi 28–30 Agustus. Publik menuntut transparansi penuh dengan mandat hukum yang jelas.
3.  Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo
11. Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
12. TNI segera kembali ke barak
13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
14. Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak untuk buruh
16. Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing.

8 tuntutan tambahan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026:

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat anggota DPR.
2. Reformasi partai politik; parpol harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
3. Reformasi sektor perpajakan dengan adil
4. Sahkan RUU Perampasan Aset
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
6. TNI kembali ke barak
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; mulai dari PSN, evaluasi UU Ciptaker, dan tata kelola Danantara

Munculnya Tuntutan Rakyat 17+8 menandai babak baru dalam dinamika demokrasi Indonesia. Di tengah kekecewaan yang menumpuk, rakyat tak hanya turun ke jalan, tapi juga menyusun daftar tuntutan yang sistematis dan penuh urgensi, sebuah sinyal bahwa partisipasi publik telah naik kelas, dari sekadar protes menjadi agenda kebijakan.