Sengketa Nama Laut Ambalat, Prabowo Ajak Malaysia Berdialog
Photo CNN,antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim
INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Penamaan wilayah laut di sekitar Ambalat kembali menjadi sorotan dan perbincangan hangat antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia.
Pasalnya, perbedaan penamaan wilayah maritim tersebut memicu perdebatan antara kedua negara. Pemerintah Indonesia menyebut wilayah itu sebagai Laut Ambalat, sementara Pemerintah Malaysia merujuknya sebagai Laut Sulawesi. Malaysia mengacu pada Peta Baru Malaysia tahun 1979 yang mencantumkan kawasan tersebut dengan nama “Laut Sulawesi”.
Menanggapi isu ini, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyerukan penyelesaian damai dan iktikad baik dari kedua belah pihak.
“Kita cari penyelesaian yang baik dan damai, dengan iktikad baik dari kedua belah pihak. Jangan sampai masalah ini memperkeruh hubungan. Intinya, kita ingin penyelesaian yang saling menghormati,” ujar Presiden Prabowo usai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) ITB, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/9/2025).
Presiden menegaskan bahwa Indonesia menginginkan penyelesaian yang konstruktif, terutama terkait wilayah Blok ND6 dan ND7 yang tercantum dalam Peta Baru Malaysia.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato’ Seri Mohamad Hasan, menegaskan bahwa penamaan “Laut Sulawesi” mencerminkan posisi hukum negaranya. Ia menyebut bahwa Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 mengenai kedaulatan atas Kepulauan Sipadan dan Ligitan memperkuat klaim Malaysia atas wilayah tersebut.
“Setiap terminologi harus digunakan secara akurat dan mencerminkan kedaulatan serta hak hukum Malaysia atas wilayah terkait,” ujar Hasan. Ia menambahkan bahwa Malaysia akan terus berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingan nasionalnya.
Kita berharap perbedaan pandangan antara kedua negara ini,bisa mendapatkan solusi yang terbaik bagi kedua negara.
