Rupiah Terus Melemah, Apindo Soroti Risiko Ekonomi
Ilustrasi rupiah dan dolar AS. (Antara/Rivan Awal Lingga)
INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengingatkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, tekanan nilai tukar tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat memicu risiko sistemik pada fundamental ekonomi Indonesia.
Shinta menilai depresiasi rupiah yang terjadi secara beruntun akan memperbesar beban utang negara, meningkatkan biaya impor, serta mendorong tekanan inflasi yang langsung dirasakan masyarakat. Risiko inflasi dinilai semakin tinggi pada komoditas kebutuhan pokok, mengingat ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah barang strategis masih cukup besar.
“Tekanan ini bukan hanya menambah beban hidup masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerus ruang fiskal pemerintah untuk mempertahankan belanja bantuan sosial dan mencegah lonjakan angka kemiskinan,” ujar Shinta, Rabu (7/1/2026).
Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah pada Kamis (8/1/2026) pukul 11.29 WIB tercatat melemah 9,5 poin atau 0,06% ke posisi Rp 16.789 per dolar AS di pasar spot. Pelemahan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global serta tekanan fiskal di dalam negeri. Pada waktu yang sama, indeks dolar AS menguat tipis 0,01% ke level 98,69.
Sehari sebelumnya, Rabu (7/1/2026), rupiah juga ditutup melemah 22 poin di level Rp 16.780 per dolar AS.
Shinta menilai tren pelemahan rupiah ini menjadi sinyal melemahnya ketahanan makroekonomi nasional. Kondisi tersebut dinilai dapat mempersulit pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan peringkat kredit, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Jika tekanan akibat pelemahan nilai tukar semakin besar, ekonomi Indonesia berisiko mengalami stagnasi dalam skenario terbaik, atau bahkan mengarah pada krisis ekonomi seperti 1998–1999 dalam skenario terburuk,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu menjaga kendali yang kuat atas fundamental makroekonomi di tengah tekanan global. Pelemahan rupiah yang berkepanjangan dikhawatirkan memaksa pemerintah meningkatkan utang luar negeri dengan biaya bunga yang lebih mahal.
Di sisi lain, meskipun imbal hasil surat berharga negara (SBN) ditawarkan tinggi, Shinta menilai hal itu belum tentu cukup menarik investor global jika kepercayaan terhadap kemampuan pembayaran utang Indonesia melemah. Risiko gagal bayar menjadi pertimbangan utama investor internasional.
“Kondisi seperti ini sudah dialami beberapa negara berkembang yang kini berada di ambang krisis utang, seperti Argentina, Sri Lanka, dan Laos,” ungkapnya.
Lebih jauh, Shinta menilai depresiasi rupiah yang berlangsung lama akan meningkatkan biaya barang, jasa, serta operasional usaha di dalam negeri. Tanpa kebijakan intervensi dan reformasi yang mendukung kemudahan berusaha, banyak pelaku usaha dikhawatirkan tidak mampu bertahan atau terpaksa beralih ke sektor informal.
Situasi tersebut dinilai berpotensi menekan pendapatan masyarakat dan semakin melemahkan daya beli, di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung hingga saat ini.
