Ribuan Huntara Dibangun untuk Korban Bencana
Hunian sementara (Huntara) siap huni bagi para korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang. (Istimewa)
INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Pemerintah mempercepat penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera sebagai bagian dari upaya penanganan darurat dan pemulihan awal. Program ini ditujukan untuk memastikan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dapat segera menempati hunian yang layak sambil menunggu pembangunan rumah permanen.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 15.000 unit huntara di wilayah Sumatera yang dituntaskan dalam kurun waktu tiga bulan. Provinsi Aceh menjadi daerah dengan alokasi terbesar, yakni sekitar 12.000 unit, mengingat luasnya wilayah terdampak dan tingginya jumlah warga yang harus direlokasi sementara.
Selain Aceh, pembangunan huntara juga dilakukan di Sumatera Utara dengan alokasi sekitar 2.000 unit yang tersebar di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Sementara itu, Sumatera Barat memperoleh jatah sekitar 500 unit hunian sementara untuk warga terdampak bencana.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan, lokasi pembangunan huntara telah disiapkan melalui koordinasi lintas instansi. Lahan yang digunakan berasal dari berbagai sumber, mulai dari aset pemerintah daerah, lahan PTPN Group, hingga lahan berstatus hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
“Seluruh lahan sudah melalui proses pembersihan dan penyiapan agar pembangunan bisa langsung dilakukan,” kata Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Banda Aceh.
Setiap unit huntara dirancang dengan ukuran sekitar 4,5 x 4,5 meter dan menggunakan tipe 36. Desain ini dipilih agar pembangunan dapat dilakukan secara cepat, namun tetap memenuhi kebutuhan dasar penghuni selama masa tinggal sementara.
Huntara dilengkapi fasilitas utama seperti ruang tidur, ruang keluarga sederhana, akses listrik dan air bersih. Untuk sanitasi, pemerintah menyiapkan fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) komunal yang dapat digunakan bersama oleh para penghuni. Selain itu, kawasan huntara juga akan dilengkapi drainase, akses jalan, tempat ibadah, serta ruang bersama untuk kegiatan sosial warga.
Dari sisi anggaran, pemerintah memperkirakan biaya pembangunan setiap unit huntara mencapai sekitar Rp30 juta. Anggaran tersebut dinilai cukup untuk menghadirkan hunian yang fungsional, aman, dan nyaman dalam waktu singkat.
Pembangunan huntara akan dikerjakan oleh satuan tugas gabungan TNI dan Polri guna mempercepat proses sekaligus memastikan koordinasi di lapangan berjalan optimal. Pemerintah juga membuka opsi penggunaan rumah modular sebagai alternatif, mengingat model tersebut dinilai efisien dan dapat dibangun dalam waktu sangat singkat.
Pemerintah menegaskan bahwa huntara bersifat sementara dan tidak dimaksudkan sebagai hunian permanen. Keberadaannya diharapkan dapat membantu warga terdampak menjalani masa transisi dengan lebih baik, sekaligus mendukung pemulihan sosial dan ekonomi hingga hunian tetap siap dibangun.
