RI Resmi Jabat Presiden Dewan HAM PBB Tahun 2026
Menteri HAM Natalius Pigai (kiri) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026). Rapat tersebut membahas rencana program kerja dan anggaran tahun 2026 serta isu aktual seputar regulasi dan permasalahan HAM. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.
INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menilai pencapaian Presiden Prabowo Subianto yang membawa Indonesia memimpin Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai prestasi yang sulit ditandingi negara lain.
“Ini merupakan prestasi besar. Kalau ada yang ingin menyaingi, mungkin baru bisa terjadi 50 tahun lagi. Hari ini kita merayakan posisi nomor dua di bawah Sekretaris Jenderal PBB,” ujar Pigai saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian HAM di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Menurut Pigai, selama 80 tahun kemerdekaan Indonesia, prestasi ini merupakan yang pertama dicapai oleh seorang presiden. Presiden Prabowo menjadi kepala negara pertama yang memimpin lembaga multilateral dunia, yakni Dewan HAM PBB.
“Belum ada presiden lain yang mencapai hal ini. Baru Prabowo Subianto memimpin lembaga multilateral global. Ini rekor pertama Indonesia,” tegas Pigai.
Per Januari 2026, Indonesia secara resmi menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk periode tahun 2026. Posisi Presiden Dewan HAM dijalankan oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, yang menggantikan Duta Besar Swiss, Jürg Lauber.
Dalam kapasitasnya sebagai presiden, Indonesia akan memimpin tiga sesi reguler Dewan HAM, yakni Februari, Juni, dan September 2026, sekaligus mengawasi mekanisme Tinjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review/UPR) yang menilai catatan HAM negara-negara anggota PBB.
