Realisasi APBD 2025 Belum Optimal, Mendagri Minta Pemda Berbenah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (Foto: Humas Kemendagri)

INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan daerah menjelang penutupan tahun anggaran 2025. Ia meminta seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar kinerja fiskal daerah semakin optimal.

Berdasarkan data hingga 30 November 2025, realisasi pendapatan daerah secara nasional tercatat sebesar Rp1.200 triliun atau sekitar 88,35 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp1.082 triliun atau 75,43 persen. Menurut Tito, angka tersebut masih perlu digenjot agar mendekati capaian maksimal seperti tahun sebelumnya.

“Kita berharap sampai akhir tahun anggaran, realisasi pendapatan dan belanja daerah bisa terus meningkat. Pengalaman tahun lalu menunjukkan bahwa capaian di akhir Desember jauh lebih tinggi dibandingkan posisi akhir November,” ujar Tito dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Ia mengungkapkan, pada akhir tahun sebelumnya realisasi pendapatan daerah mampu menembus Rp1.367 triliun atau 97,29 persen, sementara belanja daerah mencapai Rp1.365 triliun atau 91,72 persen. Capaian tersebut menjadi tolok ukur yang diharapkan dapat kembali diraih, bahkan dilampaui, pada akhir 2025.

“Mudah-mudahan hingga penutupan Desember nanti, realisasi APBD bisa lebih baik lagi, melampaui posisi November 2025 dan juga capaian akhir Desember tahun lalu,” katanya.

Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa belanja pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian. Tingginya realisasi belanja diyakini mampu meningkatkan perputaran uang di masyarakat, yang pada akhirnya berdampak langsung pada daya beli dan konsumsi rumah tangga.

“Konsumsi rumah tangga adalah salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Belanja daerah yang berjalan baik juga berfungsi sebagai stimulus agar sektor swasta tetap aktif dan produktif,” jelasnya.

Karena itu, Tito mengingatkan pemda agar tidak menunda-nunda pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan. Menurutnya, percepatan belanja daerah tidak hanya soal penyerapan anggaran, tetapi juga menjadi kunci menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah.