Ratusan Tewas, Operasi Polisi Punjab Dipertanyakan

Ilustrasi polisi Punjab Pakistan. (AP Photo/KM Chaudary)

INDOSBERITA.ID.PAKISTAN– Isu dugaan pembunuhan di luar proses hukum kembali mencuat di Punjab, Pakistan, setelah laporan organisasi hak asasi manusia membeberkan angka kematian tinggi dalam operasi kepolisian sepanjang 2025.

Laporan yang dirilis Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) menyebut lebih dari 900 orang tewas dalam serangkaian operasi keamanan yang dilakukan aparat, terutama oleh unit khusus di bawah Kepolisian Punjab.

Ratusan Operasi, Ratusan Korban

Menurut data HRCP, sedikitnya 670 operasi bersenjata atau yang disebut “encounter” berlangsung antara April hingga Desember 2025. Dari rangkaian operasi tersebut, 924 tersangka dilaporkan meninggal dunia.

Dalam periode yang sama, hanya dua anggota kepolisian yang dilaporkan tewas, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Ketimpangan jumlah korban ini memicu sorotan tajam dari kalangan pegiat HAM dan pengamat hukum.

Istilah “encounter” di Pakistan merujuk pada bentrokan bersenjata antara polisi dan tersangka kriminal. Namun, sejumlah pihak menduga sebagian insiden tersebut merupakan pembunuhan di luar proses peradilan (extrajudicial killings).

Peran Crime Control Department (CCD)

Unit yang menjadi perhatian adalah Crime Control Department (CCD), satuan khusus yang dibentuk Pemerintah Provinsi Punjab pada April 2025 dalam kerangka program “Safe Punjab”.

CCD ditugaskan memberantas kejahatan terorganisir seperti perampokan bersenjata, dacoity (perampokan berskala besar), serta peredaran narkotika. Operasinya mencakup berbagai distrik besar, termasuk kota metropolitan seperti Lahore, Faisalabad, dan Sheikhupura.

Pemerintah Provinsi Punjab dan pihak CCD membantah tuduhan pelanggaran hukum. Mereka menyatakan seluruh operasi dilakukan berbasis intelijen dan sesuai prosedur yang berlaku, serta diklaim efektif menekan angka kriminalitas.

Dugaan Pelanggaran Prosedur

HRCP mengungkap sejumlah kekhawatiran, antara lain dugaan minimnya investigasi independen dalam kasus kematian, pola narasi resmi yang dinilai seragam di berbagai lokasi, hingga laporan keluarga korban yang diminta segera memakamkan jenazah tanpa pemeriksaan forensik independen.

Lembaga tersebut juga menilai praktik tersebut berpotensi melanggar hukum nasional Pakistan, termasuk ketentuan terkait penyelidikan kematian dalam tahanan dan undang-undang pencegahan penyiksaan.

Lonjakan Signifikan

Data menunjukkan lonjakan signifikan jumlah “encounter” sejak pembentukan CCD. Sepanjang 2024, tercatat 341 kasus di Provinsi Punjab dan Sindh dalam satu tahun. Namun, hanya dalam delapan bulan pada 2025, jumlah insiden di Punjab saja mencapai 670 kasus.

Bagi pengamat HAM, tren ini mengindikasikan persoalan sistemik dalam pendekatan penegakan hukum yang berisiko mengabaikan prinsip supremasi hukum.

Seruan Reformasi

HRCP mendesak pembentukan komisi yudisial independen untuk menyelidiki seluruh kematian dalam operasi CCD. Selain itu, mereka mengusulkan moratorium sementara terhadap operasi berbasis “encounter” hingga sistem pengawasan dan akuntabilitas diperkuat.

Kontroversi ini berdampak luas, mulai dari menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat keamanan hingga potensi tekanan internasional terhadap Pakistan terkait isu HAM.

Di satu sisi, pemerintah menilai langkah tegas diperlukan untuk memerangi kejahatan terorganisir. Namun di sisi lain, kelompok masyarakat sipil mengingatkan bahwa keamanan publik tidak boleh mengorbankan hak atas kehidupan dan prinsip keadilan yang transparan.