Puluhan Dapur MBG Dikelola Yasika, BGN: Semua Berdasarkan Portal Resmi
Kepala BGN Prof Dadan. (Foto: Wisma Putra/detikJabar)
INDOSBERITA.ID.SULSEL – Nama Yasika Aulia Ramadhani, perempuan 20 tahun asal Sulawesi Selatan,yang merupakan putri sulung Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud mendadak jadi perbincangan publik.
Ia di ketahui,mengelola puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau sekitar 41 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),yang tersebar berbagai kota dan Kabupaten,untuk makan gizi gratis.
Menariknya Yasir Machmud, dan menjabat sebagai Pembina Yayasan Yasika Group yang mengelola puluhan dapur MBG tersebut.
Atas fenomena ini menimbulkan pertanyaan soal potensi monopoli pengelolaan SPPG. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan SPPG dilakukan melalui portal resmi dan berbasis dokumen. Profesionalisme dan kelengkapan dokumen menjadi prioritas, bukan siapa yang mengajukan.
“BGN tidak mengenal siapa yang mengajukan karena mekanismenya berbasis portal. Yang kami kedepankan adalah profesionalisme dan kelengkapan dokumen,” ujar Dadan saat dihubungi Kamis (20/11/2025).dikutip dari detik
BGN juga memastikan adanya pembatasan jumlah SPPG yang bisa dikelola satu yayasan, kecuali untuk SPPG yang melekat pada institusi tertentu seperti sekolah atau lembaga pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pembentukan SPPG sekaligus memastikan hak anak Indonesia mendapatkan gizi seimbang terpenuhi.
“Kecepatan pembentukan SPPG sangat membantu kami untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapat menu gizi seimbang,” tambah Dadan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang berinvestasi dalam program MBG, menekankan bahwa dana yang digunakan bukan berasal dari uang negara.
Meski begitu, sejumlah pihak masih meminta pemerintah memperkuat transparansi dan pengawasan agar program MBG berjalan adil dan akuntabel bagi seluruh penerima manfaat.
Berita ini menunjukkan peran generasi muda seperti Yasika dalam program sosial berskala besar, sekaligus menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas dan pemerataan layanan gizi di Sulawesi Selatan.
