Prabowo Sebut Efisiensi Anggaran Hemat Rp308 Triliun

Presiden Prabowo Subianto (kiri) berdiskusi dengan beberapa jurnalis senior, ekonom, dan pengamat di kediaman pribadi Presiden RI, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Foto: ANTARA/HO-Badan Komunikasi Pemerintah RI.

INDOSBERITA.ID JAKARTA –  Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran di tingkat pemerintah pusat yang berhasil menghemat hingga Rp308 triliun. Langkah tersebut ditempuh dengan memangkas berbagai pengeluaran yang dinilai tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Menurut Prabowo, kebijakan efisiensi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga penggunaan anggaran negara agar lebih tepat sasaran. Ia menilai sejumlah pengeluaran selama ini masih dapat ditekan tanpa mengganggu program prioritas pemerintah.

Presiden menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan terhadap berbagai pos belanja, mulai dari biaya operasional perkantoran hingga kegiatan yang dianggap kurang produktif. Dengan kebijakan tersebut, anggaran negara diharapkan bisa dialihkan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain menyoroti efisiensi anggaran, Prabowo juga menyinggung tingkat efisiensi ekonomi Indonesia yang tercermin dari indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Ia menilai angka ICOR Indonesia yang relatif tinggi menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan investasi dan belanja pemerintah agar hasil pembangunan bisa lebih optimal.

Dalam kesempatan itu, pemerintah juga membuka peluang untuk mengkaji pola kerja yang lebih fleksibel di lingkungan instansi pemerintah maupun sektor lain. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pengurangan hari kerja serta penerapan sistem kerja jarak jauh atau work from home (WFH), yang sebelumnya pernah diterapkan secara luas saat masa pandemi.

Prabowo mengatakan pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa sebagian pekerjaan dapat tetap berjalan efektif meski dilakukan dari rumah. Karena itu, pemerintah akan mempelajari kemungkinan penerapan sistem kerja yang lebih efisien sebagai bagian dari penyesuaian menghadapi tantangan ekonomi global.(zr)