Prabowo: Indonesia Tak Pernah Gagal Bayar Utang
Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Jamuan Iftar dan Business Summit di Kamar Dagang AS di Washington DC AS, Rabu (18/2/2026). (ANTARA/HO-Sekretariat Presiden)
INDOSBERITA.ID JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga kredibilitas fiskal dengan memastikan negara tidak pernah mengalami gagal bayar utang sepanjang sejarahnya. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Jamuan Iftar dan Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu, 18 Februari 2025.
Dalam forum yang dihadiri para pelaku usaha dan investor internasional itu, Presiden menekankan bahwa stabilitas ekonomi Indonesia dibangun melalui pengelolaan fiskal yang hati-hati serta kesinambungan kebijakan antar pemerintahan. Ia menyebut, setiap pemerintahan memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menghormati kewajiban negara, termasuk terhadap utang yang dibuat pemerintahan sebelumnya.
Menurut Prabowo, penguatan ekonomi nasional dilakukan lewat reformasi tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penegakan hukum yang konsisten. Ia menilai kepastian regulasi dan stabilitas politik menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Meski demikian, Presiden mengakui Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti kemiskinan, ketahanan pangan, hingga persoalan gizi anak. Ia menegaskan pemerintah memilih pendekatan langsung dalam menyelesaikan masalah dengan berani mengakui kelemahan dan mencari solusi konkret.
Sebagai langkah strategis jangka panjang, pemerintah akan mendirikan 10 universitas baru berbasis STEM guna mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan profesional sains. Presiden mengungkapkan Indonesia saat ini kekurangan sekitar 140.000 dokter, sementara jumlah lulusan kedokteran setiap tahun masih terbatas.
Selain itu, pemerintah juga memulai pembangunan 500 sekolah menengah unggulan serta membuka peluang kolaborasi pendidikan dengan sejumlah institusi ternama dari Inggris dan Amerika Serikat.
Di sektor tata kelola, Prabowo menegaskan komitmen pemberantasan praktik ilegal, termasuk penutupan 1.000 tambang tanpa izin yang beroperasi di kawasan hutan lindung. Pemerintah juga menyita jutaan hektare lahan dari korporasi yang terbukti melanggar aturan perizinan.
Presiden menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa penegakan hukum dan kepastian regulasi akan terus diperkuat demi menciptakan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi yang mendukung pertumbuhan dunia usaha di Indonesia.(Zr)
