Musibah Sumatera,Kementerian Kehutanan Evaluasi Tata Kelola Hutan
Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Hutan Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Sumatera kembali berduka,setelah banjir dan tanah longsor menerjang 3 Provinsi di Sumatera,yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Atas musibah ini,maka pemerintah harus meninjau ulang pengelolaan hutan nasional. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyebut bencana ini sebagai “peringatan keras” terhadap praktik pengelolaan lingkungan yang selama ini kurang terkendali.
Dalam keterangannya pada Sabtu (29/11/2025), Raja Juli menegaskan bahwa penebangan hutan liar yang tidak terkontrol menjadi salah satu penyebab utama kerentanan ekologis di berbagai daerah. Pernyataan ini sejalan dengan pidato Presiden yang menyoroti dampak negatif pengelolaan hutan yang lemah terhadap bencana hidrometeorologi.
“Pak Presiden menekankan bahwa penebangan liar berkontribusi besar terhadap bencana. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada,” ujar Raja Juli.
Langkah pemerintah mencakup peninjauan ulang program dan izin pemanfaatan kawasan hutan, serta penguatan pengawasan lapangan. Evaluasi ini akan melibatkan pemerintah daerah, organisasi konservasi, dan komunitas lokal untuk memastikan hutan tetap berfungsi sebagai penyangga ekologi.
Beberapa pekan terakhir, curah hujan ekstrem memicu banjir dan longsor, memaksa ribuan warga mengungsi dan memutus akses transportasi di sejumlah wilayah Sumatera. Para ahli lingkungan menekankan hilangnya tutupan hutan sebagai faktor yang memperparah dampak bencana.
Raja Juli menegaskan komitmennya: “Evaluasi ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin memperbaiki pengelolaan hutan secara menyeluruh, sehingga risiko bencana serupa bisa diminimalkan di masa depan.”
Dengan langkah ini, pemerintah berharap penguatan tata kelola hutan dapat menjadi titik balik dalam melindungi lingkungan sekaligus keselamatan warga di wilayah rawan bencana.
