Mendes Nilai Minimarket Ancaman bagi Kopdes Merah Putih
Mendes Yandri saat memberi arahan dalam rapat konsolidasi bersama Bupati, Camat, Kepala Desa, dan Pendamping Desa, se-Provinsi Jambi, di Kantor Gubernur Jambi, pada Minggu (5/1/2025).
INDOSBERITA.ID,JAKARTA – Yandri Susanto menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 12 November 2025, ia menyampaikan perlunya penataan ulang ekspansi jaringan minimarket nasional apabila Kopdes telah berjalan optimal.
Menurut Yandri, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat desa. Ia menilai, pertumbuhan gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret sudah sangat masif dan berpotensi menggerus ruang usaha koperasi desa jika tidak diatur.
“Kalau Kopdes sudah berjalan efektif, tentu perlu ada pembatasan agar persaingan menjadi sehat. Jangan sampai koperasi yang kita bangun justru kalah sebelum berkembang,” ujar Yandri dalam forum tersebut.
Ia menambahkan, jumlah gerai minimarket yang telah menembus puluhan ribu unit menunjukkan dominasi yang kuat di pasar ritel. Kondisi ini, menurutnya, perlu dikaji ulang agar tidak menciptakan ketimpangan dalam ekosistem ekonomi desa.
Menanggapi pandangan tersebut, Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menyatakan dukungannya terhadap penguatan Kopdes maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia menekankan bahwa desa seharusnya menjadi ruang tumbuh bagi usaha yang dimiliki dan dikelola masyarakat setempat.
“Kita ingin desa didominasi oleh usaha milik masyarakat sendiri, entah itu Kopdes atau BUMDes. Prinsipnya, manfaat ekonominya kembali ke warga desa,” kata Lasarus.
Namun demikian, ia mengingatkan agar kementerian menyiapkan peta jalan (roadmap) yang jelas sebelum mengambil kebijakan pembatasan. Lasarus menilai, langkah tersebut akan menghadapi tantangan besar, mengingat pelaku usaha ritel modern memiliki kekuatan modal dan jaringan yang luas.
Ia pun meminta agar pemerintah mengedepankan pendekatan yang terukur dan dialogis, sehingga kebijakan yang diambil tetap menjaga stabilitas investasi sekaligus berpihak pada ekonomi kerakyatan.
Rapat tersebut menjadi sinyal awal adanya wacana penataan ulang distribusi ritel modern di wilayah pedesaan, seiring dorongan pemerintah untuk mempercepat penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi desa.
Sumber: Kompas.com
