MBG Perkuat Ekonomi Desa dan Serap Tenaga Kerja

Dapur MBG ilustrasi. Foto: Metrotvnews.com/Hendrik Simorangkir
INDOSBERITA.ID JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memperluas jangkauan penerima manfaat di berbagai daerah. Hingga Februari 2026, program tersebut telah menyasar sekitar 60 juta orang dan ditargetkan meningkat menjadi 82 juta penerima sebelum akhir tahun.
Ekspansi program ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memicu geliat ekonomi di tingkat desa. Founder Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR), Muhammad Makmun Rasyid, menilai kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar untuk operasional MBG menciptakan pasar yang stabil bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal.
Menurutnya, permintaan rutin dari dapur-dapur MBG mendorong peningkatan produksi komoditas seperti sayuran, buah-buahan, telur, serta berbagai sumber protein lainnya. Kondisi ini membuka peluang tumbuhnya sentra ekonomi baru di pedesaan, sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional.
“Permintaan yang terukur dan berkelanjutan memberi kepastian bagi petani untuk meningkatkan produksi. Jika dikelola optimal, desa bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Makmun, Senin (23/2/2026).
Selain itu, ia menilai program ini berpotensi menekan arus urbanisasi karena lapangan kerja dan peluang usaha semakin terbuka di daerah. Keterlibatan generasi muda di sektor pertanian juga dinilai bisa meningkat seiring adanya kepastian pasar.
Sementara itu, Presiden Prabowo menyebut MBG sebagai bagian dari strategi pembangunan terpadu yang juga mencakup layanan kesehatan gratis dan pemerataan pendidikan. Saat ini, sebanyak 22.275 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi, dengan 13.829 unit lainnya dalam tahap pengajuan dan verifikasi.
Dari dapur yang telah berjalan, pemerintah mencatat sekitar satu juta tenaga kerja terserap. Setiap dapur rata-rata mempekerjakan sekitar 50 orang per hari, mulai dari tenaga pengolah makanan hingga distribusi.
Pemerintah menegaskan, MBG dirancang bukan sekadar program bantuan konsumsi, melainkan instrumen penguatan ekonomi rakyat berbasis pangan dan desa. Dengan ekspansi yang terus berlangsung, MBG diharapkan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi inklusif dalam beberapa tahun mendatang.(Zr)




