Majalengka Siap Bangun Sekolah Rakyat Februari 2026
Bupati Majalengka, Eman Suherman, meninjau langsung lokasi rencana Sekolah Rakyat pada Kamis 22 Januari 2026. (Beritasatu.com/Andrian Supendi)
INDOSBERITA.ID.MAJALENGKA – Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, ditetapkan sebagai salah satu wilayah penerima program Sekolah Rakyat yang diluncurkan pemerintah pusat pada 2026. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut direncanakan dimulai pada Februari mendatang dan berlokasi di Blok Nanggerang, Kelurahan Simpeureum, Kecamatan Cigasong.
Bupati Majalengka Eman Suherman melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Kamis (22/1/2026) guna memastikan kesiapan lahan serta akses menuju area pembangunan sebelum proses konstruksi dimulai. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran proyek strategis nasional di sektor pendidikan.
Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang akan dibangun di 166 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Di Majalengka, pembangunan sekolah ini akan diawali dengan tahap peletakan batu pertama (groundbreaking) yang dikoordinasikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare yang telah disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sekolah tersebut dirancang untuk menampung sekitar 100 peserta didik.
“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden, terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Majalengka. Untuk pembangunan Sekolah Rakyat, estimasi anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 6,5 miliar,” kata Eman.
Selain kesiapan lahan, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada akses keluar masuk kendaraan proyek agar aktivitas masyarakat sekitar tidak terganggu. Sebagai solusi, akan dibuka jalur logistik alternatif sepanjang kurang lebih 170 meter dengan memanfaatkan lahan milik warga yang disewa selama satu tahun.
“Pembukaan akses ini akan dibiayai melalui Dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Ini merupakan bentuk dukungan daerah agar pembangunan berjalan lancar tanpa menimbulkan dampak bagi warga,” jelasnya.
Ke depan, Majalengka juga berpeluang memperoleh program Sekolah Terpadu yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas mencapai 1.000 siswa dan kebutuhan lahan sekitar 30 hektare. Namun, realisasi program tersebut masih bergantung pada kesiapan administrasi dan perizinan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kepercayaan dari pemerintah pusat harus kita jaga. Seluruh OPD diminta bergerak cepat agar tidak terjadi hambatan administratif,” tegas Eman.
Melalui pembangunan Sekolah Rakyat, Pemerintah Kabupaten Majalengka berharap dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus menyediakan sarana pendidikan yang layak, modern, dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.
