KPK Masih Kaji Kebutuhan Panggil Jokowi Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK Jelaskan Peluang Periksa Jokowi pada Kasus Korupsi Kuota Haji
INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memastikan akan memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam penyelidikan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023–2024. Lembaga antirasuah menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya bergantung pada kebutuhan penyidikan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik tidak ingin berspekulasi mengenai siapa saja pihak yang akan dimintai keterangan, termasuk Jokowi. Menurutnya, setiap langkah pemeriksaan akan dilakukan secara profesional dan berdasarkan urgensi pembuktian perkara.
“Siapa pun bisa dipanggil sepanjang keterangannya dibutuhkan oleh penyidik. Kami akan menyampaikan perkembangannya secara bertahap,” ujar Budi di Gedung KPK, Jumat (23/1/2026).
Saat ini, penyidik KPK tengah menelusuri asal-usul penambahan kuota haji yang menjadi fokus penyelidikan. Untuk itu, KPK telah memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, yang dinilai mengetahui proses awal pemberian kuota tersebut.
Budi menjelaskan, Dito turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi pada Oktober 2023. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi bertemu dengan Pangeran Mohammed bin Salman dan membahas berbagai agenda strategis, termasuk kerja sama bilateral dan tambahan kuota haji bagi Indonesia.
“Dari keterangan saksi, dijelaskan bahwa tujuan awal penambahan kuota adalah untuk mengurangi panjangnya antrean jemaah haji Indonesia,” kata Budi.
Namun, penyidik KPK masih mendalami proses diskresi yang digunakan dalam pembagian kuota tersebut, termasuk keputusan pembagian kuota secara proporsional yang dinilai memunculkan tanda tanya.
“Kami ingin memastikan bagaimana kebijakan itu diambil dan apakah sesuai dengan tujuan awal pemberian kuota,” pungkasnya.
