Khofifah Ajak Perkuat Perlindungan Perempuan
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. ANTARA/HO-Biro Adpim Pemprov Jatim
INDOSBERITA.ID.SURABAYA – Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya penguatan perlindungan serta pemberdayaan perempuan dalam momentum Hari Perempuan Internasional 2026. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas peran perempuan dalam pembangunan daerah sekaligus mendorong kesetaraan gender di berbagai sektor kehidupan.
Dalam keterangannya di Surabaya, Minggu (8/3), Khofifah menyampaikan bahwa jumlah perempuan di Jawa Timur mencapai lebih dari setengah total populasi. Dari total 42,2 juta penduduk pada semester II 2025, sekitar 21,17 juta di antaranya adalah perempuan atau sekitar 50,15 persen dari keseluruhan penduduk.
Menurutnya, jumlah tersebut menjadi potensi besar dalam pembangunan daerah, namun sekaligus menghadirkan tantangan agar perempuan dapat memperoleh kesempatan yang setara dalam berbagai bidang.
Khofifah menjelaskan sejumlah indikator pembangunan gender di Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang positif. Indeks Pembangunan Gender (IPG) provinsi itu pada 2024 tercatat sebesar 92,19, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 91,85.
Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) juga mengalami perbaikan signifikan. Pada 2024, angka IKG Jawa Timur turun menjadi 0,347 dari sebelumnya 0,423 pada 2023. Capaian tersebut bahkan berada di bawah rata-rata nasional yang tercatat sebesar 0,421.
Ia menambahkan keterlibatan perempuan di berbagai sektor juga terus meningkat. Di lembaga legislatif provinsi, keterwakilan perempuan saat ini mencapai sekitar 20 persen, sementara partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tercatat sebesar 60,64 persen.
Meski begitu, Khofifah menilai masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi bersama. Beberapa di antaranya adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pernikahan usia dini, serta masalah stunting yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lanjutnya, terus memperkuat kebijakan perlindungan perempuan melalui berbagai program, termasuk penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
Menurut Khofifah, langkah tersebut penting untuk memastikan perempuan mendapatkan perlindungan, dukungan, serta akses yang adil dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun pembangunan.
Peringatan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret menjadi momentum global untuk menyoroti perjuangan perempuan dalam meraih kesetaraan hak. Tahun ini, UN Women mengusung tema “Rights. Justice. Action. For All Women and Girls”.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, António Guterres, menyampaikan bahwa hingga saat ini perempuan di dunia baru menikmati sekitar 64 persen hak hukum yang dimiliki laki-laki.
Ia menegaskan momentum peringatan ini harus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus mendorong kesetaraan, perlindungan, serta kesempatan yang adil bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia.
