Kementerian HAM Bahas Tantangan Media dengan Dewan Pers
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Foto: Metro TV/Athiyya Nurul Firjatillah
INDOSBERITA.ID JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia berencana mengundang Dewan Pers untuk membahas berbagai tantangan yang kini dihadapi industri media di tengah pesatnya perkembangan media sosial. Dialog ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi sekaligus pendukung pembangunan peradaban hak asasi manusia di Indonesia.
Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan pemerintah ingin mendengar langsung persoalan yang dihadapi media arus utama. Menurutnya, saat ini banyak media konvensional menghadapi tekanan besar akibat perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin beralih ke platform digital dan media sosial.
Hal tersebut disampaikan Pigai usai peluncuran program Media Pers dan Pembangunan Peradaban HAM di Jakarta, Rabu (11/3/2026). Ia mengaku menerima banyak masukan dari pimpinan media yang menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi industri pers nasional.
Dalam diskusi panel bersama para pemimpin media, berbagai isu turut dibahas, mulai dari menurunnya daya saing media konvensional hingga dominasi media sosial dalam penyebaran informasi. Kondisi ini dinilai memengaruhi keberlangsungan sejumlah media arus utama.
Pigai menilai dialog bersama Dewan Pers penting untuk menggali akar persoalan secara menyeluruh. Pemerintah, kata dia, ingin memahami mengapa media mainstream semakin tertinggal dibandingkan media sosial dan apakah diperlukan langkah khusus untuk menjaga keberlanjutan industri pers.
“Pers memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dan membangun kesadaran hak asasi manusia. Karena itu, kita ingin membahas secara terbuka tantangan yang dihadapi media saat ini,” ujar Pigai.
Acara peluncuran program tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria serta Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya. Program ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan insan pers dalam mendorong pemberitaan yang berkualitas serta berkontribusi pada pembangunan nilai-nilai HAM di Indonesia.(zr)
