Kebijakan Iklim Harus Inklusif dan Berbasis HAM
Diseminasi Riset Kebijakan bertajuk Memperkuat Kebijakan Iklim Inklusif untuk Indonesia melalui Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia yang digelar di Kemenko PMK, Jakarta. (istimewa/istimewa)
INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menekankan bahwa setiap kebijakan perubahan iklim perlu dirancang secara inklusif, responsif gender, dan berlandaskan hak asasi manusia (HAM). Pendekatan ini dianggap penting untuk mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan sekaligus melindungi kelompok rentan dari dampak krisis iklim.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, saat kegiatan Diseminasi Riset Kebijakan: Memperkuat Kebijakan Iklim Inklusif untuk Indonesia melalui Perspektif Gender dan HAM, di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
“Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling terdampak bencana, baik dari sisi keselamatan, kesehatan, perlindungan, maupun kelangsungan hidup pascabencana,” ujar Woro. Ia menambahkan bahwa kebijakan perubahan iklim tidak bisa dilepaskan dari perspektif pembangunan manusia.
Menurut Woro, perempuan dan anak sering mengalami keterbatasan akses terhadap perlindungan, layanan dasar, dan sumber daya saat terjadi bencana. Meski Indonesia sudah memiliki sejumlah kebijakan terkait perubahan iklim, tantangan terbesar saat ini adalah implementasi yang masih belum terintegrasi, konsisten, dan berpihak kepada kelompok rentan.
“Sering kali perempuan dan kelompok rentan disebut sebagai aktor penting, tetapi keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan masih minim,” lanjut Woro.
Sementara itu, Executive Director Pijar Foundation, Cazadira Fediva Tamzil, menekankan bahwa kebijakan iklim seharusnya berangkat dari pengetahuan lokal dan pengalaman masyarakat di lapangan. “Kebijakan tidak boleh berhenti pada konsep semata. Harus mampu menjangkau dampak nyata melalui kearifan lokal dan kekuatan kohesi sosial,” jelasnya.
Cazadira menambahkan, kebijakan ke depan harus membuka ruang dialog yang setara, memastikan partisipasi bermakna, dan memperluas akses informasi, sumber daya, serta pembiayaan bagi kelompok yang paling terdampak.
