Kasus Mafia Tanah JK Jadi Fokus Pansus Agraria DPR

oleh Asep Sanjaya · November 17, 2025

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) turun langsung ke lokasi tanah yang menjadi perseteruan di Jalan Metro Tanjung Bunga

INDOSBERITA.ID.SULSEL – Komisi II DPR RI mengambil langkah tegas dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Agraria untuk menyoroti dan mempercepat pengungkapan berbagai kasus sengketa tanah yang selama ini pelik. Menariknya, kasus yang menimpa Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), menjadi salah satu fokus utama perhatian Pansus.

Anggota Komisi II, Muhammad Khozin, menegaskan bahwa kasus JK akan dianalisis secara menyeluruh. “Kasus yang menimpa Pak JK menjadi bagian penting dalam pembahasan pengungkapan kasus agraria di Indonesia. Kami akan mendalami persoalannya, menelisik siapa saja yang terlibat, dan merumuskan solusi agar masalah serupa tidak terulang,” kata Khozin kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Rapat kerja dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dijadwalkan pekan depan. Khozin menekankan, rapat ini akan menjadi momentum untuk meminta klarifikasi resmi terkait penanganan sengketa tanah JK. “InsyaAllah minggu depan ada raker dengan Kementerian ATR/BPN, sekaligus kita akan minta penjelasan terkait langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan,” jelasnya.

Kasus ini sendiri bermula ketika JK mengungkapkan rasa kesalnya atas lahan seluas 16,5 hektare di kawasan GMTD, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, yang diduga menjadi sasaran mafia tanah. “Ini kebohongan dan rekayasa. Ini permainan Lippo. Jangan main-main di Makassar!” ucap JK tegas saat meninjau lokasi, Rabu (5/11/2025).

JK juga mempertanyakan klaim lahan oleh seorang penjual ikan bernama Manjung Ballang. “Masa penjual ikan punya tanah seluas ini? Lahan ini kami beli dari anak Raja Gowa. Ada sertifikat, ada bukti kepemilikan. Kalau diambil paksa, ini namanya perampokan,” tegas JK.

Sementara itu, Lippo Grup melalui CEO James Riady menepis tudingan keterlibatan dalam sengketa tersebut. “Tanah itu bukan milik Lippo. Tidak ada kaitannya dengan kami, jadi kami tidak memberi komentar lebih lanjut,” kata James di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (10/11/2025).

Dengan pembentukan Pansus Agraria ini, DPR menegaskan komitmennya untuk mengungkap permainan mafia tanah, sekaligus menjadi ujian bagi aparat dan pemerintah dalam menegakkan keadilan di sektor agraria yang selama ini rawan konflik.