Kasus Korupsi Kades Naik, Wamendagri Minta Pengawasan DD Diperketat
Wamendari Bima Arya
INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Kasus Kepala Desa yang tersandung hukum makin hari makin meningkat,bahkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan lonjakan kasus korupsi kepala desa yang diungkap Kejaksaan Agung harus menjadi tamparan keras bagi pemerintah.
Oleh sebab itu,pengelolaan dana desa perlu diawasi lebih ketat agar tidak disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
“Pengunaan Dana Desa sudah ada aturan penggunaan oleh Kementerian Keuangan, termasuk komposisinya,” ujar Bima saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (25/11/2025).
Bima, yang juga mantan Wali Kota Bogor, menekankan bahwa para kepala desa wajib menjaga akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran. Ia memastikan bahwa Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa sudah memiliki tugas khusus untuk memastikan aparatur desa menjalankan prinsip pemerintahan yang transparan.
“Kami selalu mengingatkan agar penggunaan dana desa benar-benar transparan. Dirjen Pemdes bertugas memastikan itu,” tegasnya.
Menanggapi anggapan bahwa banyaknya kasus korupsi kades disebabkan lemahnya pengawasan, Bima dengan tegas membantah. Menurutnya, jejaring pengawasan sudah bekerja, ditambah adanya dinas daerah serta ruang yang dibuka untuk pengawasan publik.
“Pengawasan itu sudah maksimal kok. Kita punya jejaring, ada dinas-dinas yang mengawasi, dan masyarakat juga bisa ikut mengawasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap bahwa kasus korupsi yang melibatkan kepala desa meningkat tajam dalam tiga tahun terakhir. Dalam semester I 2025 saja, terdapat 489 kasus, dengan 477 di antaranya merupakan tindak pidana korupsi.
Plt Sesjamintel Kejagung Sarjono Turin menyebut tren ini melonjak dibanding tahun sebelumnya:
-
2023: 184 kasus
-
2024: 275 kasus
-
Jan–Jun 2025: 489 kasus
Sarjono mengakui bahwa salah satu faktor meningkatnya kasus adalah keterbatasan SDM dalam mengawasi lebih dari 75.000 desa di Indonesia.
