Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Bentukan AS, Forum Global Baru di Luar PBB

Presiden Donald Trump duduk di antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto, kanan, dan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, kiri, selama upacara penandatanganan inisiatif Dewan Perdamaiannya pada Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026.
© AP Photo/Markus Schreiber

INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Amerika Serikat resmi memperkenalkan Dewan Perdamaian (Board of Peace), sebuah badan internasional baru yang dipimpin Presiden AS Donald Trump, di tengah meningkatnya fragmentasi tata kelola konflik global. Hingga Kamis (22/1/2026), 22 negara telah menyatakan komitmen resmi untuk bergabung, termasuk Indonesia.

Pengumuman Dewan Perdamaian dilakukan di sela World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Meski awalnya digagas sebagai mekanisme pengawasan administrasi pascaperang di Jalur Gaza, piagam pendiriannya menunjukkan ambisi yang lebih luas: menjadikan Dewan Perdamaian sebagai forum global alternatif untuk penyelesaian konflik internasional.

Langkah ini dinilai sebagian pengamat sebagai upaya Amerika Serikat membentuk arsitektur perdamaian baru di luar kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang selama ini dianggap lamban dan sarat veto politik.

Keikutsertaan Indonesia menempatkan Jakarta dalam forum strategis yang dipimpin langsung oleh Washington. Meski belum ada pernyataan rinci mengenai peran Indonesia, partisipasi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk terlibat lebih aktif dalam diplomasi konflik global, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan politik luar negeri bebas aktif di tengah rivalitas kekuatan besar.

Selain Indonesia, negara-negara dari Asia, Timur Tengah, Eropa Timur, hingga Amerika Latin tercatat telah menandatangani piagam pendirian Dewan Perdamaian.

Berikut daftar negara yang telah dikonfirmasi bergabung berdasarkan laporan resmi Gedung Putih:

Amerika & Amerika Latin:
Amerika Serikat, Argentina, Paraguay

Timur Tengah:
Israel, Bahrain, Mesir, Yordania, Maroko, Qatar, Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab

Eropa:
Belgia, Bulgaria, Hongaria, Armenia, Azerbaijan, Kosovo

Asia:
Indonesia, Kazakhstan, Mongolia, Pakistan, Uzbekistan, Vietnam

Presiden Donald Trump ditetapkan sebagai ketua Dewan Perdamaian dengan status anggota seumur hidup. Untuk menjalankan agenda dewan, dibentuk Dewan Eksekutif yang beranggotakan figur-figur berpengaruh dari dunia politik dan keuangan global.

Nama-nama yang masuk dalam jajaran tersebut antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, Utusan Khusus AS Steve Witkoff, serta CEO Apollo Global Management Marc Rowan.

Meski mendapat dukungan awal, Dewan Perdamaian belum sepenuhnya diterima secara global. Sejumlah negara besar seperti Rusia, China, India, Thailand, dan Belarus dilaporkan telah menerima undangan, namun masih menimbang implikasi politik dan strategis dari keikutsertaan mereka.

Sementara itu, penolakan terbuka datang dari Prancis, Norwegia, dan Swedia. Negara-negara tersebut menyatakan kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian dapat menggerus legitimasi PBB, khususnya peran Dewan Keamanan sebagai otoritas utama penyelesaian konflik internasional.

Perbedaan sikap ini menegaskan munculnya garis baru dalam diplomasi global, antara negara-negara yang mendorong forum alternatif dan mereka yang ingin mempertahankan sistem multilateral berbasis PBB.