China Larang Perusahaan Gunakan Software Keamanan AS-Israel

China melarang perusahaan-perusahaan domestiknya untuk menggunakan firma cybersecurity asal Amerika Serikat (AS) dan Israel. (AP Photo/Kiichiro Sato)

INDOSBERITA.ID.BEIJING –  Pemerintah China mengambil langkah tegas dengan meminta perusahaan-perusahaan di dalam negeri menghentikan pemakaian perangkat lunak keamanan siber asal Amerika Serikat dan Israel. Kebijakan ini didorong oleh kekhawatiran Beijing terhadap risiko keamanan nasional, khususnya potensi aliran data strategis ke luar negeri.

Sejumlah sumber menyebutkan, instruksi tersebut disampaikan kepada pelaku industri dalam beberapa hari terakhir. Langkah ini sejalan dengan upaya China memperketat kontrol teknologi di tengah meningkatnya rivalitas teknologi dan perdagangan dengan Amerika Serikat.

Menurut laporan Reuters, sejumlah produk keamanan siber buatan AS yang terdampak kebijakan ini antara lain berasal dari VMware (Broadcom), Palo Alto Networks, CrowdStrike, SentinelOne, McAfee, Fortinet, hingga Rapid7. Sementara dari Israel, perusahaan seperti Check Point Software Technologies, Imperva, CyberArk, Orca Security, dan Cato Networks juga disebut masuk dalam daftar yang dibatasi penggunaannya.

Selain itu, perangkat lunak keamanan milik Alphabet melalui Mandiant dan Wiz juga dikabarkan ikut terkena dampak kebijakan tersebut.

Kebijakan ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang China untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi Barat dan mempercepat pengembangan solusi dalam negeri. Pemerintah China saat ini tengah mendorong kemandirian teknologi, khususnya di sektor semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), perangkat lunak, dan sistem operasi.

Langkah Beijing ini muncul di tengah hubungan China-AS yang terus memanas, tidak hanya di sektor perdagangan, tetapi juga dalam persaingan penguasaan teknologi strategis global. Meski demikian, hingga kini otoritas terkait seperti Administrasi Ruang Siber China dan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi belum memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan tersebut.

Kebijakan larangan ini diperkirakan akan berdampak luas pada peta industri keamanan siber global, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi perusahaan teknologi lokal China untuk mengisi celah yang ditinggalkan produk asing.